Pembangunan IKN Masih Andalkan APBN Hingga 2024, Ini Sebabnya
Pemerintah telah memulai proyek pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Untuk awalnya, pembiayaan proyek ini akan didominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2024.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan penggunaan APBN ini untuk menstimulasi sumber pendanaan lainnya di masa depan. Sedangkan pemerintah membuka beberapa sumber pendanaan lain seperti swasta di masa depan.
"Kami akan banyak mengandalkan APBN karena harus memberikan showcase bahwa kita serius dalam membangun kota ini," kata Bambang dalam acara IDE Katadata yang digelar secara virtual, Selasa (5/4).
Jika pasar telah yakin bahwa ibu kota baru terbangun, maka pelan-pelan investor akan membidik proyek ini. Bambang menjelaskan investor swasta bisa melakukan kerja sama dengan publik hingga menggunakan lahan IKN untuk membangun blok baru.
“Yang paling penting bagi kita adalah menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya dalam rangka membangun kota yang green, smart, inklusif, dan sustainable,” kata Bambang.
Selain APBN dan swasta, Otorita IKN juga akan membuka opsi pendanaan proyek ibu kota baru lewat masyarakat. Bambang menjelaskan opsi ini dibuka sebab adanya ide dari masyarakat yang ingin membangun dengan kekuatan sendiri.
“Jenis fasilitas ataupun bangunannya mungkin tidak besar, tapi akan merepresentasikan bahwa masyarakat bisa ikut serta membangun IKN,” kata Bambang.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Menteri Perhubungan ini memaparkan tantangan terbesar pembangunan IKN adalah waktu. Hal ini lantaran pemerintah harus memindahkan 60 ribu ASN serta personel TNI dan Polri dalam dua tahun.
Apalagi pemerintah harus memastikan bahwa kota tersebut menarik untuk ditinggali. Oleh sebab itu Otorita IKN harus menyiapkan banyak fasilitas pendukung aktivitas masyarakat.
"Misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, grocery, dan hal lain yang sudah biasa kita dapatkan di kota besar," ujarnya.
