RI Minta G20 Atasi Penggelapan dan Penghindaran Pajak Internasional
Indonesia akan mendorong G20 untuk meningkatkan transparansi pajak secara internasional. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah pajak yang saat ini kerap terjadi lintas negara.
Hal ini penting lantaran pajak menjadi salah satu motor pembangunan terutama saat pemulihan dari Covid-19. Oleh sebab itu RI meminta negara-negara lain mau menerapkan standar perpajakan yang sama.
"Penting untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak, transfer pricing, dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif," kata Juru Bicara Pemerintah untuk G20 Maudy Ayunda dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/7).
Dalam kapasitasnya sebagai presidensi G20, RI juga telah merintis Asia Initiative untuk mendorong transparansi perpajakan di Asia. Inisiatif ini juga diikuti otoritas pajak 13 negara serta beberapa lembaga seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Namun Indonesia menyayangkan tak semua negara di Asia ikut dalam inisiatif ini. "Baru 11 yang berkomitmen dengan menandatangani Deklarasi Bali pada 14 Juli 2022 lalu," kata Maudy.
Padahal Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan manfaat dari transparansi pajak. Salah satunya adanya potensi pajak penghasilan inbound senilai Rp 683 triliun dari dividen, bunga, hingga penjualan.
Maudy mengatakan penerimaan pajak juga penting sebagai instrumen menggenjot iklim usaha dan investasi. Indonesia saat ini juga tengah menjajaki kemungkinan menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
"Untuk melawan penggelapan dan mendorong transparansi pajak," katanya.
Sebelumnya menteri keuangan anggota G20 berkomitmen kembali untuk menerapkan perombakan global aturan pajak perusahaan lintas batas tahun depan. Komitmen tersebut bertujuan untuk menghadapi kekhawatiran, bahwa memenuhi tenggat waktu bisa terbukti sulit.
