Pernyataan Berulang Jokowi Soal Beratnya APBN Tahan Subsidi BBM
Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyatakan masalah subsidi energi yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terbaru, Jokowi menyampaikan mengenai hal ini saat bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8).
Ini lantaran anggaran subsidi sudah terlalu besar, mencapai Rp 502 triliun. Sedangkan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara sudah merangkak naik.
"Kalau APBN tidak kuat bagaimana?," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8) dikutip dari Antara.
Di hari yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi BBM harus diperkecil untuk menekan besaran subsidi jumbo untuk kompensasi energi.
Bahlil juga meminta masyarakat agar bersiap jika nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Apalagi jika harga minyak mentah dunia naik ke level US$ 105 per barel dengan asumsi kurs rupiah Rp 14.740 per dolar, maka pemerintah bakal menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun.
"Karena Rp 600 triliun setara 25% total pendapatan APBN. Ini tak sehat," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi pada Jumat
Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan harga jual BBM bersubsidi Pertalite akan naik jika usulan penambahan kuota sebesar 5 juta kilo liter (KL) yang diajukan pemerintah tidak disetujui.
"Kami harus menyesuaikan di lapangan. Harga minyak mentah saja tidak turun-turun," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (15/8).
Bukan pertama kalinya Jokowi mempertanyakan kemampuan anggaran negara menahan kenaikan harga minyak dan komoditas energi lainnya. Dari catatan Katadata.co.id, ini daftar momen di mana Presiden menyinggung hal tersebut:
20 Juni 2022
Saat sidang kabinet 20 Juni 2022 lalu, Presiden mengatakan tetap berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau.
"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6) dikutip dari Antara.
21 Juni 2022
Persoalan besarnya subsidi BBM juga ditekankan Jokowi dalam sambutan dan arahannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
Dalam acara tersebut, Jokowi juga menekankan bahwa rakyat harus mendapat informasi terkait kondisi global yang sangat berat saat ini. "Sampai kapan kita bisa subsidi sebesar ini," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
