Jokowi Kembali Singgung Beban Subsidi, Sinyal Harga BBM Akan Naik?
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menopang menopang subsidi.
Dalam pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara, Jokowi mengatakan anggaran subsidi saat ini sudah terlalu besar karena mencapai Rp 502 triliun. Di sisi lain, harga BBM di negara lain sudah naik.
"Apakah Rp 502 triliun itu bisa kuat kita pertahankan? Kalau bisa, Alhamdulillah artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8) dikutip dari Antara.
Jokowi mengatakan, subsidi energi yang diberikan pemerintah saat ini terlalu besar. Anggaran ini digunakan untuk menjaga harga pertalite hingga listrik.
Ini bukan pertama kalinya Jokowi menyinggung soal beban APBN untuk subsidi. Saat sidang kabinet 20 Juni 2022 lalu, Presiden mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan subsidi meski beban fiskal berat.
Tanggal 22 Juni, Jokowi mulai mempertanyakan apakah anggaran pemerintah kuat untuk menopang lonjakan harga BBM.
"Tapi sampai kapan kita tahan? APBN kita, fiskal kita, kuat menahan ini? " kata Jokowi di Samarinda pada 22 Juni lalu.
Apakah pernyataan Jokowi menjadi sinyal harga BBM akan naik?
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi BBM harus diperkecil untuk menekan besaran subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah mencapai Rp 502,4 triliun.
Dia juga meminta masyarakat agar bersiap jika nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Bahlil menilai, jika harga minyak mentah dunia naik ke level US$ 105 per barel dengan asumsi kurs rupiah Rp 14.740 per dolar, maka pemerintah bakal menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun.
"Karena Rp 600 triliun setara 25% total pendapatan APBN. Ini tak sehat," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi pada Jumat (12/8).
Kewaspadaan yang sama juga dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut kemungkinan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun tahun ini tidak akan cukup.
Pasalnya, kuota volume Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi menipis sehingga memerlukan adanya penambahan kuota. Sri Mulyani menjelaskan hingga Juli konsumsi untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite mencapai 16,8 juta kilo liter. Dengan demikian, kuota yang tersisa hanya 6,2 juta kilo liter dari alokasi awal.
Selain itu volume BBM bersubsidi kemungkinan akan mencapai 28 juta kilo liter tahun ini. Itu artinya perlu tambahan 5 juta kilo liter lagi untuk Pertalite. "Belum lagi harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan US$ 100 per barel, kemarin pernah mencapai US$ 120 per barel," kata Sri Mulyani pada Rabu (10/8).
Meski tak menyinggung kenaikan harga, Sri Mulyani meminta Pertamina untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi. Hal ini agar APBN tidak terbebani karena anggaran subsidi dan kompensasi energi yang makin bengkak.
