Jokowi Beri Sinyal Kerek Harga BBM, Kapan Waktu yang Tepat?

Ameidyo Daud Nasution
23 Agustus 2022, 06:05
jokowi, bbm, politik
ANTARA FOTO/Umarul Faruq/YU
Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri Konser Satu Komando Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 Nov

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pekan ini. BBM bersubsidi harus dinaikan untuk mengurangi beban keuangan negara untuk sektor energi yang sudah mencapai Rp 502,4 trilun pada tahun ini.

"Presiden sudah mengindikasikan. tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Makassar, Jumat (18/8).

Jika terealisasi, maka Jokowi telah menaikkan harga BBM sebanyak dua kali sejak dirinya menjabat pada 2014. Meski demikian, kenaikan harga pada akhir 2014 juga berdampak pada kepuasan masyarakat.

Dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepuasan responden terhadap Jokowi sempat anjlok hingga 44,4% di bulan November 2014. Sebagai perbandingan, dalam survei yang juga digelar LSI pada Juli 2022, sebanyak 64% responden puas atas kinerja mantan Wali Kota Solo itu.

Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto juga mengatakan tak ada waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM dari sisi kepuasan masyarakat. Meski demikian, ia melihat adanya sejumlah pertimbangan mengapa saat ini menjadi waktu yang ideal.

Pertama, adanya stabilitas kepuasan publik terhadap kinerja publik usai anjlok di saat pandemi. Kedua, koalisi partai politik yang realtif solid mendukung pemerintah.

"Terakhir, PKS dan Demokrat tidak terlalu kuat dan sepeti tak berminat mempolitisasi isu harga BBM," kata Arif kepada Katadata.co.id, Senin (22/8).

Bahkan, situasi politik akan lebih berat jika harga baru dinaikkan di bulan-bulan mendatang. Alasannya, polarisasi dari koalisi baru beberapa partai bisa memberikan gejolak. Belum lagi, adanya beberapa kepala daerah terutama di Jawa yang berakhir masa jabatannya bisa memberikan tekanan tersendiri.

"Sehingga pemerintah harus menghitung agar riak yang tidak besar ini menjadi gelombang," katanya.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...