IKN Diminati Investor Asing, Jokowi Buka Kawasan Inti untuk Investasi

Andi M. Arief
28 November 2022, 15:27
ikn, ibu kota baru, jokowi
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kanan) dan Founding Chairman Jagat Wishnutama Kusubandio melihat layar yang menampilkan dunia virtual Jagat Nusantara saat peluncurannya di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Presiden Joko Widodo akan memasukan investasi asing ke dalam pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara.  Investasi asing akan masuk ke kawasan 1B dan 1C dalam KIPP IKN Nusantara.

Langkah ini dilakukan karena tak seluruh pengembangan kawasan mengandalkan anggaran negara.  Sebagai informasi, biaya pembangunan IKN mencapai Rp 466 triliun dengan kontribusi anggaran negara sekitar Rp 93,2 triliun atau 20%. 

Adapun, anggaran negara akan membiayai konstruksi KIPP IKN Nusantara hingga 2024 senilai Rp 43 triliun. "Pertimbangan investasi asing di KIPP adalah untuk menyegerakan investasi dan saya kira tidak pernah ada pernyataan 100% anggaran konstruksi KIPP IKN harus dari APBN," kata Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono di Istana Merdeka, Senin (28/11).

Pada Februari 2022, Jokowi mengatakan seluruh pembangunan KIPP IKN Nusantara akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kawasan yang dimaksud Kepala Negara adalah kawasan Istana Negara dan gedung-gedung kementerian.

Akan tetapi, Bambang mencatat saat ini telah ada permintaan investasi di kawasan kawasan Istana Negara dan gedung-gedung kementerian. Bambang menghitung total permintaan investasi saat ini 39 kali lipat lebih besar dari kawasan yang ditawarkan kepada investor asing.

Makanya Presiden mengambil keputusan untuk membuka investasi asing masuk KIPP IKN. Adapun kawasan 1B dan 1C akan berfungsi sebagai wilayah komersial di KIPP IKN.

Seperti diketahui, rencana konstruksi IKN Nusantara telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 62-2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam beleid itu, kawasan pusat pemerintahan, kegiatan berskala nasional, dan hunian dalam KIPP IKN Nusantara berada dalam kawasan 1A seluas 2.876 hektar. Area tersebut memiliki luas area pengembangan sekitar 921 hektar.

Sementara itu, kawasan 1B berfungsi sebagai pusat edukasi, pelatihan, pengembagnan sumber daya manusia, dan hunian. Kawasan 1B memiliki luas 2.037 hektar dengan potensi pengembangan kawasan hingga 488 hektar.

Kawasan 1C berfungsi sebagai pusat kesehatan dan hunian dengan luas area 1.78 hektar. Adapun, potensi pengembangan kawasan 1C adalah 351 hektar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menambahkan anggaran senilai Rp 15 triliun untuk membangun dua jalan produksi di dua kawasan tersebut pada kuartal I-2023 untuk memikat investor.

 




Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait