Jokowi Perintahkan TNI dan Polri Sikat Tambang Ilegal
Presiden Joko Widodo mengumpulkan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) hari ini. Dalam arahan yang digelar secara tertutup itu, Jokowi memerintahkan Polri dan TNI mampu menjaga keamanan saat investasi dan tahun politik.
Secara khusus, Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga keberlangsungan proses industrialisasi dan hilirisasi dengan baik di lapangan. Pasalnya, hilirisasi dapat memberikan nilai tambah bagi negara.
Jokowi mengatakan dirinya tahu masih ada pertambangan ilegal yang beroperasi di dalam negeri. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya ekspor mineral ilegal.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kegiatan ilegal tersebut dapat mengganggu transformasi hilirisasi dan proses industrialisasi sumber daya mineral di dalam negeri. Beberapa mineral yang masih ditambang secara ilegal adalah timah, bauksit, dan batu bara.
"Penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (8/2).
Jokowi mengatakan visi Polri dan TNI harus sama dalam menjaga keamanan. Hal tersebut penting agar pembagian tugas antara Polri dan TNI menjadi jelas.
"Paling penting menjaga kondusifitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," katanya.
Sebelumnya, Jokowi berharap presiden periode selanjutnya berani dalam menghadapi negara yang menghambat kebijakan hilirisasi nasional. Jokowi melarang ekspor nikel pada 2020 dan akan melarang sekitar 2-3 mineral lain pada 2023.
Jokowi menginginkan agar presiden selanjutnya memiliki nyali yang besar dan tidak gentar dalam memperjuangkan kepentingan negara. Dia mengatakan program hilirisasi demi kepentingan negara.
"Saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkan program hilirisasi. Tidak gampang ciut nyali dan tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negara," kata Presiden Jokowi di HUT PDIP ke-50, Selasa (10/1).
