DPR Ungkap BKPM & Menteri BUMN Sepakat Moratorium Pabrik Semen Baru

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebutkan bahwa Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) telah sepakat adanya moratorium pabrik semen baru. Tujuannya, untuk menyelesaikan masalah suplai semen berlebih di dalam negeri.

Dia menjelaskan bahwa pekan lalu kebijakan moratorium telah disetujui oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan akan berlaku dalam waktu dekat. Namun, kebijakan ini dikecualikan untuk wilayah Papua.

"Minggu lalu Pak Bahlil dan Erick sudah setuju moratorium pabrik baru, kecuali Papua," kata Andre, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI, di Gedung Parlemen, Selasa (18/2).

Menurutnya, keadaan suplai semen yang berlebih ini sudah sangat membahayakan industri semen nasional, sebab kelebihan pasokan tersebut telah mencapai 42-45 juta ton. Adapun produksi semen secara global mencapai 4 triliun ton per tahun, 2 triliun di antaranya disumbang dari Tiongkok.

(Baca: Semen Indonesia Minta Pemerintah Cabut Aturan yang Permudah Impor)

Seperti diketahui sampai saat ini terdapat 19 perusahaan yang bergerak di industri semen. Padahal sebelumnya hanya sebanyak tujuh perusahaan yang beroperasi. Ini menyebabkan peningkatan suplai, namun tidak diiringi oleh kebutuhan.

Adapun sampai akhir tahun total kapasitas nasional terpasang sebanyak 120 juta ton, sedangakan penyerapannya hanya mampu sekitar 70 juta ton. 

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Hendi Priyo Santoso menjelaskan selama ini tidak ada koordinasi perizinan antara pemerintah daerah dan pusat. Apalagi perusahaan baru yang masuk biasanya memiliki izin langsung dari pemerintah daerah, sehingga sulit untuk dikendalikan.

"Strategi yang dipakai para pemain baru yaitu go direct kepada pemda. Kami harap pabrik semen baru bisa diatur lebih baik lagi," kata Hendi.

(Baca: Semen Murah Tiongkok Disebut Bikin Pabrik Lokal Berpotensi Bangkrut)