Persaingan Ketat, Laba BUMN Bahan Peledak Diprediksi Turun

Prajurit TNI AD dengan alutsista kendaraan lapis baja mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).
Penulis: Fariha Sulmaihati
Editor: Martha Ruth Thertina
12/11/2019, 16.51 WIB

Perusahaan bahan peledak milik negara PT Dahana memproyeksikan penurunan drastis laba tahun ini. Laba diperkirakan hanya mencapai Rp 100 miliar, turun 25,8% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 134,8 miliar.

Laba anjlok seiring penurunan pendapatan. Pendapatan diprediksi sebesar Rp 1,8 triliun tahun ini, turun 5,5% dari tahun lalu yang sebesar Rp 1,9 triliun.

Direktur Utama Dahana Budi Antono, penurunan kinerja usaha perusahaan disebabkan meningkatkan persaingan ketata dalam industri bahan peledak. "Makanya kami kalau ada pameran luar negeri ikut," kata dia di Gedung Kementerin BUMN, Selasa (12/11).

(Baca: Delapan BUMN Mau Terlibat Penyelamatan Jiwasraya)

Sejauh ini, sebanyak 13% bahan peledak yang diproduksi perusahaan dipasok ke militer dalam negeri, sedangkan sisanya dijual untuk keperluan pertambangan dan infrastruktur baik di dalam maupun luar negeri.

Perusahaan menargetkan ekspor membesar tahun depan. Pada tahun ini, perusahaan mengekspor bahan peledak ke Australia sebesar Rp 7,025 miliar, sedangkan Timor Leste Rp 2,57 miliar. Sedangkan tahun depan, perusahaan akan mengekspor bahan peledak ke Australia, Timor Leste dan Jepang dengan total nilai Rp 29,64 miliar.

Untuk pasar dalam negeri, selain untuk militer, Dahana tercatat memasok bahan peledak di antaranya ke PT Kasongan Bumi Kenacana (tambang emas di Kalimantan Tengah). Lalu, PT Adaro Indonesia (tambang batu bara di Kalimantan Selatan), dan PT J Reources Asia Pasific (tambang emas di Kalimantan Utara).

(Baca: Pemerintah Targetkan Hanya 10 dari 118 BUMN yang Rugi Tahun Ini)

Kemudian, untuk proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pembangkit Listrik Tenag Uap Pacitan, Bendungan Jatigede, dan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi.

Adapun pasokan untuk militer diharapkan membesar ke depan. "Sebetulnya kami punya KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), bahan peledak yang sudah terserifikat itu boleh dijual ke TNI dan industri lokal. Kami ingin bisa pasok ke TNI 30%," ujarnya.