Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama para menteri Kabinet Kerja di Kantor Preiden tentang kebijakan investasi dan ekspor. Dia mengingatkan, Ratas untuk membicarakan masalah yang sama sudah enam kali digelar.
Jokowi kembali mengulang pentingnya ekspor dan investasi dalam penyelesaian defisit neraca perdagangan serta defisit neraca berjalan kepada para pembantunya. Dia pun memberikan ultimatum supaya ada kebijakan yang mampu memanfaatkan momentum dalam situasi perekonomian global.
"Sehingga, saya minta agar kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor betul-betul konkret, betul-betul dieksekusi dengan mendengar dari kesulitan apa yang dialami oleh para pelaku," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (19/6).
Pernyataan Jokowi terdengar dari pengeras suara yang ada di bagian bawah ruang rapat Kantor Presiden. Nada suaranya semakin tinggi ketika membuka Ratas.
(Baca: Ekspor Pertanian, Kayu dan Tekstil Bakal Tergerus Jika GSP Dicabut AS)
Dia juga menyinggung soal investasi yang tidak mengalami peningkatan signifikan. Apalagi, urusan perizinan yang menyusahkan investor untuk menanamkan modalnya.
Selama beberapa waktu terakhir, Jokowi bertemu dengan beberapa para pelaku usaha dari segala lapisan. "Kebijakan investasi, urusan perizinan, enggak ada terobosan apa-apa, misalnya, sampai saat ini, investor juga enggak (naik)," ujarnya.
Pekan lalu, dia bertemu Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), dan Hippindo (Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia).
Kemarin, Jokowi juga menyambut Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri), serta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo).
(Baca: Indef Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi Hingga 5,5% di 2020 Ketinggian)
Kabinet Kerja yang hadir dalam Ratas adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Ada juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Soemadi, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.