Pemerintah akan Bentuk Superholding agar BUMN Profesional
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan rencana pemerintah membentuk superholding BUMN. Lembaga ini nantinya akan menggantikan Kementerian BUMN dan memimpin semua perusahaan pelat merah yang ada.
"Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," kata Rini ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (15/4). Superholding BUMN ini akan mirip dengan induk BUMN milik Singapura yaitu Temasek Holdings, dan milik Malaysia yaitu Khazanah Nasional Berhad.
Kesamaan dengan kedua holding tersebut termasuk dari segi pengawasan. Meski Kementerian BUMN bakal dihilangkan, Rini memastikan pengawasan pemerintah terhadap superholding BUMN tidak akan hilang, namun akan langsung di awasi oleh Presiden. Hal itu juga terjadi dengan Temasek dan Khazanah yang keduanya diawasi langsung oleh Perdana Menteri.
Dengan pengawasan langsung dari Presiden, menurut Rini, superholding BUMN bakal dikelola secara profesional karena bentuk pengawasannya bukan dalam bentuk birokrasi. Rini memastikan peran pemerintah dalam superholding BUMN tidak akan hilang karena pemegang sahamnya tetap pemerintah. "Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," katanya.
(Baca: Sandiaga Kritik HUT BUMN yang Ditengarai Mengarah Ke Pilpres 2019)
Meski begitu, Rini belum bisa memastikan kapan realisasi pembentukan superholding yang diharapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dapat dikelola secara profesional tersebut. Rencana pembentukan superholding BUMN ini sebenarnya sudah bergulir sejak lama, tapi hingga kini belum terealisasi.
Dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden kelima yang diadakan Sabtu (13/4), Presiden RI sekaligus Calon Presiden nomor Urut 01, Jokowi mengharapkan Indonesia dapat memiliki superholding BUMN. Menurutnya, dengan begitu BUMN Indonesia bakal lebih mudah mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan dunia.
Tahap awal yang tengah berjalan hingga kini, yaitu pembentukan holding-holding berdasarkan sektor usahanya. "Saya kira ke depan kami akan membangun holding-holding BUMN, baik konstruksi dan karya, kemudian migas, yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, serta perdagangan. Nantinya akan ada superholding," kata Jokowi pada saat debat.
Dia menambahkan, BUMN dalam negeri harus berani untuk melakukan ekspansi hingga keluar negeri. Hal ini bakal membuka pasar dan jaringan, sehingga tidak hanya BUMN yang bisa ekpansi, tetapi perusahaan swasta juga bisa menjajaki bisnis di luar negeri.