Di sini, pemilik retail yang ingin membangun toko harus mengajak koperasi lokal dengan skema bagi hasil berkurun tiga tahun. “Misalkan, setiap toko ada 400 produk, masyarakat Kulonprogo bisa mengisi 20 produk,” papar Hasto.
Sayangnya, sejumlah testimoni masyarakat menyebutkan produk Tomira masih kurang laku dibandingkan dengan buatan pabrikan besar. Di antaranya karena harga untuk barang yang sama masih lebih mahal.
Upaya lain untuk menggerakkan ekonomi daerahnya mewajibkan pelajar membeli batik motif khas Kulonprogo: Geblek Renteng. Dengan sekitar 80 ribu siswa sekolah di Kulonprogo, tentu usaha kecil dan menengah yang memproduksinya akan terdongkrak. Ia menamakan gerakan ini sebagai “Bela Beli Kulonprogo”.
Mengenai sejarah motifnya, Hasto memberikan sedikit cerita. “Kami adakan kontes desain dan yang menang kami namakan Geblek Renteng,” kata dia merujuk nama motif yang seperti ketela goreng terikat. (Lihat pula: Jokowi Minta Bandara Kulonprogo Beroperasi April 2019).
Bukan saja memberdayakan ekonomi, dia juga melarang iklan rokok dalam bentuk baliho hingga billboard. Dalam hitungan Hasto, penduduk Kulonprogo setahun menghabiskan Rp 96 miliar untuk membeli rokok. Padahal, belanja kesehatan di sana lebih rendah dari jumlah itu. Atas dasar itu, dia memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
Ketika hendak mengeluarkan aturan tersebut tentu tidak mudah. Apalagi mitra strategisnya mulai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga PDI P, partai tempatnya bernaung, hampir dipenuhi para perokok. Setengah bercanda, Hasto kemudian menegur rekan-rekannya.
“Saya tanya, apa kamu cita-citanya jadi perokok? Dia bilang tidak. Berarti, biar bibirmu sakit hatimu masih waras. Akhirnya perda-nya bisa keluar,” kata Hasto yang disambut tawa hadirin.
(Lihat pula: Pemerintah Genjot Pembangunan Tiga Destinasi Wisata).
Hasto memiliki alasan serius mengapa kebijakan yang kurang populis ia ambil. Ini karena kemiskinan dan ketimpangan masih melanda Kulonprogo. Menurut Hasto, cara untuk mengentaskan permasalahan ketimpangan tersebut harus menyasar kemandirian serta mewujudkan ekonomi daerah yang berdikari.