Pemerintah Bahas Rute Tol Bawen-Yogyakarta dengan Sultan Pekan Depan

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
ilustrasi pembangunan jalan tol
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
14/12/2017, 15.33 WIB

Pemerintah pusat akan segera membahas trase proyek jalan tol Bawen - Yogyakarta bersama Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Senin pekan depan. Pembahasan ini dilakukan agar segera mendapatkan persetujuan Sultan terkait pembangunan tol tersebut.

Deputi VI Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pihaknya telah mengkaji kemungkinan rute jalan tol tersebut di wilayah Provinsi Yogyakarta. Dia berharap Sultan Yogya bisa menyetujuinya, sehingga dokumen penetapan lokasi (penlok) bisa segera diterbitkan.

"Sehingga beliau (Sultan) dapat memulai proses pengadaan tanah," kata dia di sela acara diskusi di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (14/12).

Wahyu membantah adanya penolakan dari Sultan terhadap rencana pembangunan jalan tol ini. Meski begitu, dia memberitahukan bahwa ada permintaan Sultan untuk meminimalisasi pembebasan lahan masyarakat dalam pembangunan tol tersebut. Misalnya desain pembangunan tol ini dibuat elevated atau jalan layang.

Terkait urusan pengadaan lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengingatkan agar jangan sampai menimbulkan konflik dengan masyarakat. Harapannya juga jangan sampai menimbulkan kemacetan di tengah Kota Yogyakarta, saat pembangunan tol ini berjalan.

Menurut Wahyu, pihaknya juga menampung semua usulan yang baik agar proyek tol ini bisa dilaksanakan. "Kami sudah pertimbangkan dan Senin akan kami presentasikan (dengan Sultan)," kata dia.

Sebelumnya, pada pertengahan 2017, Sultan menyatakan penolakan terhadap pembangunan jalan tol di wilayah Yogyakarta. Alasannya, keberadaan tol dianggap bisa mengancam perekonomian masyarakat. "Lebih baik bangun (melebarkan) jalan yang sudah ada saja," kata dia saat itu.

Di sisi lain, pemerintah telah merencanakan untuk mempercepat pembangunan proyek tol tersebut. Kepala Badan Perencanaan Infrastruktur (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rido Matari Ichwan pada tahun lalu mengatakan pra-studi kelayakan proyek tersebut dimulai tahun ini. Setelah itu tahap pelaksanaan pembangunan bisa langsung dimulai pada tahun yang sama. "Saya pikir total studi kelayakannya tidak akan lama, paling enam bulan," katanya.

(Baca: Jokowi Minta Bandara Kulonprogo Beroperasi April 2019)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution