Subsidi Pemasangan Listrik Ditolak, PLN Pakai CSR dan Patungan BUMN

ANTARA FOTO/Jojon
Seorang penghuni rusunawa mengisi voucher isi ulang listrik di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (9/5/2017)
Penulis: Anggita Rezki Amelia
Editor: Arnold Sirait
30/10/2018, 11.29 WIB

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) berupaya mencari sumber pendanaan lain agar pemasangan listrik bagi golongan 450 VA bisa gratis. Ini karena rapat antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan tidak menyetujui beban pemasangan listrik itu masuk dalam pos subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan untuk mengatasi itu, perusahaannya akan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). "Itu CSR buat orang miskin. Jadi dari PLN setengah, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya setengah," kata dia di Jakarta, Senin (29/10).

Biaya pemasangan sambungan listrik per rumah tangga berkisar Rp 900 ribu. Dengan begitu, perusahaan BUMN besar akan membantu sebesar Rp 500 ribu. Sisanya berasal dari CSR PLN.

Saat ini setidaknya ada 34 BUMN ikut membiayai penyambungan listrik masyarakat tidak mampu di Jawa Barat. Ini merupakan bagian dari sinergi antar BUMN untuk mempercepat elektrifikasi listrik.

PLN rencananya menyambung listrik ke 360 ribu rumah yang berada di Jawa Barat bagian Selatan dan Banten. Total kebutuhan dananya mencapai Rp 340 miliar. Dari jumlah tersebut, 34 BUMN membantu membiayai sebesar Rp 180 miliar, sisanya ditanggung oleh PLN. Dana dari 34 BUMN bukan berasal dari CSR, tapi seperti sponsor.

Targetnya Maret tahun depan 360 ribu rumah itu sudah teraliri listrik. Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut mengacu data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Hingga kuartal III 2018, rasio elektrifikasi telah tercapai 98,05%, ini sudah melampaui target sebesar 97.5% tahun ini. Adapun tahun depan rasio elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,9%.

Awalnya, dalam rapat kerja di Jakarta, Senin malam (17/9), Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sudah menyetujui adanya subsidi pemasangan sambungan listrik. Nilainya Rp 1,21 triliun dengan target 2,4 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

(Baca: Tak Ada Subsidi Baru Listrik, Banggar DPR Usul Alternatif Pembiayaan)

Akan tetapi, dalam rapat Badan Anggaran Senin (15/10), usulan subsidi itu ditolak. Banggar mengusulkan perlunya alternatif pembiayaan. Atas masukan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sepakat akan pendanaan lain dalam pemasangan sambungan listrik berdaya 450 VoltAmpere. “Diperlukan alternatif pembiaayaan yang berasal dari sumber lainnya,” kata Sri Mulyani di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/10).