Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tenggat ConocoPhillips untuk mengajukan proposal perpanjangan kontrak Blok Corridor. Ini untuk segera memutuskan pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) setelah kontrak berakhir 2023.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan ConocoPhillips sudah mengajukan minat perpanjangan kontrak Blok Corridor. Namun, hingga kini proposal lengkap pengelolaan blok tersebut usai kontrak berakhir belum diajukan. Padahal proposal itu untuk mengetahui rencana kerja yang akan dilakukan ConocoPhillips.
Untuk itu, pemerintah memberi waktu kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu hingga akhir September 2018 untuk mengajukan proposal tersebut. “Bulan ini kalau tidak menyelesaikan akan ditinggal. Blok itu diberikan ke Pertamina,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8).
Pertamina pun dikabarkan berminat mengelola blok tersebut. Bahkan, perusahaan milik negara itu sudah meminta izin untuk membuka ruang data Blok Corridor. Ini untuk mengetahui, potensi yang ada di dalam blok itu.
Menurut Djoko, Pertamina berpeluang mengelola blok itu. Apalagi Blok Corridor termasuk besar dari segi cadangan. “Kalau blok-blok kecil, Pertamina tidak usah. Tapi, blok yang dikelola ConocoPhillips ini tergolong besar,” ujar dia.
Namun, jika ConocoPhillips, akhirnya mengajukan proposal, Pertamina harus siap bersaing. Pemerintah juga akan memiliki kontraktor yang memberikan manfaat yang terbesar bagi negara untuk mengelola Blok Corridor.
Yang jelas, Pertamina harus bisa komitmen terhadap produksi Blok Corridor. “Harusnya naik lah,” ujar Djoko.
(Baca: Pertamina Ajukan Permohonan Buka Data Migas Blok Corridor)
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selama semester I-2018 produksi siap jual (lifting) gas bumi ConocoPhilips di Blok Corridor mencapai 841 mmscfd dari target 810 mmscfd. Hingga akhir tahun diprediksi hanya 798 mmscfd.