PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk berencana membangun fasilitas gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) di Papua Barat. Pembangunan proyek ini akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat.
Direktur Komersial PGN Danny Praditya mengatakan infrastruktur yang akan dibangun terdiri dari terminal dan kapal penampungan LNG. Pasokan gas nantinya berasal dari BP Tangguh. Volumenya sebesar 20 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) yang merupakan jatah pemerintah daerah dari proyek Tangguh Train 3 yang digarap BP Berau Ltd.
Gas itu kemudian disalurkan ke pembangkit gas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN menggunakan kapal LNG Vessel. "Itu akan didistribusikan ke pembangkit-pembangkitnya PLN. Pokoknya jangan sampai sudah membangun, tapi tidak terserap," kata dia di Jakarta, Kamis (2/8).
Danny belum mau merinci jumlah investasi dan kapan proyek tersebut akan dimulai. Alasannya masih dalam tahap pembahasan di PGN. Yang jelas, kerja sama dengan BUMD tersebut akan membawa manfaat bagi daerah.
PGN memang memiliki peta jalan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Adapun, infrastruktur gas yang akan dibangun di Indonesia kawasan timur berbentuk virtual pipeline. Artinya, penyaluran gas tidak melalui pipa, melainkan melalui infrastruktur lain seperti kapal.
Gas itu akan dicairkan terlebih dulu untuk diangkut. Kemudian diubah menjadi gas melalui fasilitas regasifikasi. Kemudian dialirkan ke pelanggan.
Danny pernah mengatakan rencana PGN membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia karena ada potensi peningkatan permintaan gas untuk pembangkit, pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), hingga industri. “Kami sedang membuat planning agar realistis," kata dia di Jakarta, Kamis (8/2).
Mengacu data paparan PGN di Komisi VI Jakarta akhir Januari lalu, tahun ini perusahaan pelat merah ini menganggarkan belanja modal sebesar Rp 8,9 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan target belanja modal tahun 2017 hanya Rp 3,9 triliun.
(Baca: Konsorsium PGN, Pertamina dan Engie Akan Bikin Fasilitas LNG Terbesar)
Dari dana belanja modal itu, sektor hilir migas mendapatkan alokasi paling besar yakni Rp 4,658 triliun. Disusul sektor hulu melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia sebesar Rp 3,472 triliun. Kemudian infrastruktur gas sebesar Rp 592,5 miliar dan kebutuhan investasi lainnya Rp 223 miliar.