Pemerintah menargetkan penyaluran subsidi elpiji nontunai atau menggunakan kartu bisa terealisasi tahun depan. Saat ini masih dilakukan sinkronisasi data, karena akan penerima subsidi elpiji ini juga akan terintegrasi dengan bantuan sosial.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kemungkinan penyaluran subsidi energi nontunai itu akan dilakukan bertahap mulai dari Jawa, kemudian Sumatera. “Mulai implementasi Februari 2018,” kata dia usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Jakarta, Selasa (25/7).
(Baca: Pemerintah Mulai Sinkronisasi Data Penerima Subsidi Elpiji dan Listrik)
Menurut Khofifah, Kementerian sosial sedang mencocokkan data penerima bantuan sosial dan elpiji. Hingga kini ada sekitar 15,5 juta penerima bantuan pangan dan diperkirakan ada 10 juta penerima bantuan program keluarga harga. Sehingga ditotal jumlahnya sekitar 25,5 juta.
Dari jumlah total tersebut, sejauh ini proses integrasi data melalui satu kartu untuk mendapatkan subsidi elpiji baru selesai sebanyak 6 juta rumah tangga. Sisanya masih dalam tahapan integrasi. “Angkanya finalisasi di Kementerian ESDM dan Keuangan,” ujar dia.
Senada dengan Khofifah, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan data penerima subsidi elpiji nontunai ini juga masih harus diintegrasikan karena sebelumnya ada yang penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Dari data yang ia miliki, tercatat penerima bantuan dan subsidi mencapai sebesar 25,7 juta.
Mereka nantinya akan mendapatkan subsidi elpiji dan program bantuan sosial yang selama ini diterima. "Jadi mekanismenya bertahap, soalnya mekanisme penerapan untuk 25,7 juta penerima itu bagaimana, kan perlu daftar ke perbankan lagi," kata Bambang.
(Baca: Subsidi Membengkak, Langkah Mundur Reformasi Energi Jokowi)
Di sisi lain pemerintah masih menghitung anggaran subsidi elpiji mulai tahun depan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah mengusulkan dua opsi terkait volume subsidi elpiji tiga kilogram (kg).
Pertama, sebesar 3,74 juta ton dengan catatan program subsidi elpiji tepat sasaran dilakukan serentak sejak Februari 2018. Kedua, sebesar 6,952 juta ton dengan asumsi jika tidak dilakukan Program Subsidi Tepat Sasaran. Jumlahnya lebih kecil dibandingkan volume subsidi elpiji pada APBN 2017 sebesar 7,09 juta ton.
(Baca: Badan Anggaran DPR Sepakat Subsidi Energi Naik 32% Jadi Rp 102,4 T)
Adapun pada APBN-P tahun ini, subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp 36,822 miliar, atau naik dari APBN 2017 sebesar Rp 20 Miliar. Jumlah ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBNP 2016 sebesar 25,19 miliar.