PT Pertamina (Persero) menargetkan penandatanganan kontrak delapan blok minyak dan gas bumi (migas) yang sudah diserahkan pemerintah bisa terlaksana bulan depan. Perusahaan BUMN ini sekarang masih mengevaluasi keekonomian masing-masing blok migas tersebut.
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan waktu dari pemerintah untuk mengevaluasi masing-masing blok itu. Salah satu penyebabnya, penerapan skema kerja sama yang baru, yakni gross split.
(Baca: Agar Gross Split Menarik, Pemerintah Perlu Negosiasikan Bagi Hasil)
Syamsu memperkirakan proposal keekonomian blok itu baru diajukan bulan depan. “Jadi baru bisa membahas akhir Juni terkait kontraknya," kata dia di Jakarta, Rabu (24/5).
Pada Januari lalu pemerintah telah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan blok migas. Kedelapan blok itu yakni Sanga-Sanga, South East Sumatera, NSO, Tengah, East Kalimantan, Ogan Komering, Tuban, dan Blok Attaka.
(Baca: 8 Blok Migas yang Akan Habis Kontrak Diserahkan ke Pertamina)
Menurut Syamsu, ada banyak tantangan bagi Pertamina dalam mengembangkan blok-blok tersebut. Apalagi, tidak semua blok itu sebelumnya dioperatori oleh Pertamina. "Karena sebagian blok terminasi ini bukan kami operasikan," kata dia.
Sebagai contoh, kendala yang dialami Pertamina adalah masa transisi Blok Sanga-Sanga. Masa transisi di blok ini berbeda dengan dengan Blok Mahakam. Di blok ini, Pertamina bisa melakukan transisi yang persiapannya sudah dilakukan cukup matang sejak 2015. Sementara Blok Sanga-sanga hingga kini belum diketahui model transisinya, apalagi blok itu akan habis tahun depan sehingga proses persiapannya harus lebih cepat.
(Baca: Transisi Alih Kelola Blok Sanga-sanga Tunggu Tanda Tangan Kontrak)
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Menteri ESDM untuk meminta waktu dalam mengkaji keekonomian masing-masing blok itu. "Supaya kami pas terima blok ini bisa dipertanggungjawabkan dan tidak membebani baru bagi Pertamina," kata dia.