Pemerintah Sulit Hasilkan Listrik Tenaga Surya Berharga Murah

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Teknisi melakukan perawatan instalasi panel listrik tenaga surya di Hotel Wujil, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (30/10/2016)
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yura Syahrul
19/5/2017, 13.55 WIB

Pemerintah masih kesulitan menekan harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Padahal, perusahaan asal Uni Emirat Arab, yakni Masdar, telah melakukan pembicaraan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan berminat membangun PLTS di Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, masih sulit bagi investor Uni Emirat Arab tersebut mendapatkan harga listrik dari pembangkit tenaga surya sebesar US$ 3 sen per Kilo Watt per Hour (kWh) di Indonesia. Hal ini disampaikannya langsung saat mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Energi UAE Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui di Istana Merdekja, Jakarta, Kamis (19/5). 

"Saya jelaskan di depan Bapak Presiden, agak berat mendapat PLTS yang US$ 3 sen per KwH," kata Arcandra. Ia pun membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya menghasilkan harga listrik yang murah dari pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.

(Baca: Mau Investasi Rp 67 Triliun, Uni Emirat Arab Minta Jaminan Pemerintah)

Pertama, faktor perbedaan kapasitas dari kualitas panas matahari Indonesia dibandingkan negara-negara di Timur Tengah. Kapasitas faktor panas matahari di Indonesia rata-rata hanya 18 persen, sedangkan Uni Emirat Arab bisa mencapai 24 persen higga 30 persen.

Kedua, persoalan pajak. Menurut Arcandra, pajak di Uni Emirat Arab hampir 0 persen. Ketiga, faktor suku bunga perbankan. Ia menyatakan, bunga di Uni Emirat Arab sangat rendah, yaitu sebesar 2,5 persen, Sedangkan bunga kredit perbankan di Indonesia bisa mencapai 10 hingga 11 persen.

Keempat, ketersediaan lahan. Di Uni Emirat Arab, pemerintah setempat tidak perlu mengeluarkan dana pembebasan lahan untuk proyek pembangkit listrik. (Baca: PLN Teken Kontrak Enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya)

Kelima,  waktu puncak kebutuhan listrik di Indonesia dan Uni Emirat Arab berbeda. Di negara Timur Tengah itu, waktu puncak kebutuhan listriknya pada siang hari untuk menghidupkan pendingin ruangan. "Sedangkan di kita (Indonesia) malah malam (waktu puncak kebutuhan listrik)," kata Arcandra.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis menganggap biaya PLTS sebesar US$ 6 sen hingga US$ 7 sen per kwh masih dianggap ekonomis bagi investor UEA. Saat ini, satu lokasi di Indonesia yang sedang dikaji untuk pembangunan PLTS adalah di wilayah Cirata, Jawa Barat.

Sebelummnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani 10 kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan. Enam di antaranya adalah kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan daya total 45 Megawatt (MW).

(Baca: Listrik Tenaga Surya Makin Murah, Indonesia Masih Tertinggal)

Keenam proyek pembangkit listrik itu adalah PLTS Gorontalo berkapasitas 10 Megawatt (MW) oleh PT Quantum Energi; PLTS Pringgabaya, Lombok (5 MW) oleh PT Infrastruktur Terbarukan Adhiguna; dan PLTS Sengkol, Lombok (5 MW) oleh PT Infrastruktur Terbarukan Cemerlang.

Selain itu, ada PLTS Selong, Lombok (5 MW) oleh PT Infrastruktur Terbarukan Buana; PLTS Kuta, Lombok (5 MW) oleh PT Delapan Menit Energi dan PLTS Likupang, Minahasa (15 MW) oleh PT Infrastruktur Terbarukan Lestari.