Investasi Freeport di Indonesia menjadi salah satu topik pembahasan yang diangkat oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Washington D.C. pekan lalu. Indonesia menegaskan itikad baik dan posisinya yang terbuka terhadap investasi PT Freeport Indonesia.
Dalam perbincangan dengan Katadata pada Senin pagi (1/5), Menko Luhut mengatakan bahwa dirinya diundang oleh 'Secretary Ross' untuk berdiskusi. Dia ditanya soal mencuatnya kisruh antara pemerintah dan perusahaan tambang A.S. yang memiliki konsesi di Papua dan telah beroperasi sejak 1973 ini.
(Baca: BPK: Potensi Kerugian Negara Akibat Tambang Freeport Rp 185 Triliun)
"Kami beri penjelasan. Saya bilang bahwa Freeport tidak comply (memenuhi) kewajibannya. Harusnya Freeport divestasi 30 persen pada 2011, bangun smelter. Tapi tidak dilakukan," ujar Luhut dalam perbincangan di kediaman pribadinya. "Secretary Ross mengatakan dia tidak mengetahui soal ini sebelumnya."
Kisruh antara Freeport dan pemerintah antara lain berkisar seputar permintaan pemerintah kepada Freeport untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, Freeport menolak mengubah kontraknya.
Freeport sempat menyiapkan ancang-ancang untuk menggugat pemerintah ke arbitrase internasional dan mengancam akan melakukan pemecatan karyawan. Ancaman ini disampaikan sebelum kedua-belah pihak sepakat untuk melakukan negosiasi dalam beberapa bulan kedepan.
Sembari proses negosiasi berjalan, Freeport diperbolehkan untuk melakukan ekspor. Berbagai kalangan menilai langkah ini sebagai bentuk iktikad baik pemerintah dalam bernegosiasi, walaupun secara aturan undang-undang, hal ini dinilai lemah.
(Baca: Kantongi Izin dari Pemerintah, Freeport Segera Ekspor Konsentrat)
Kepada Secretary Ross, Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak anti dengan investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI). "Saya bilang Freeport selesai kontrak 2021. Kalau kami tidak berfikir bahwa Foreign Direct Investment penting bagi Indonesia, kami tunggu saja sampai 2021, saat kepemilikan Freeport menjadi milik kami 100 persen. Kami kan tidak lakukan itu," tambah Menko Luhut.
Namun, Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tony Wenas mengaku tidak mengetahui ihwal pertemuan dan pembahasan tersebut. "Saya tidak tahu soal itu," kata dia kepada Katadata, Selasa (2/5). (Baca: Bank Dunia Pesimistis S&P Naikkan Peringkat Utang Indonesia)
Selain untuk membina hubungan dengan pemerintahan baru Presiden Donald Trump, kunjungan Menko Luhut ke AS pekan lalu juga untuk membahas persiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Internatioanal Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Pulau Dewata, Bali pada 12-14 Oktober 2018.
Dalam kunjungannya ke AS, Luhut antara lain juga bertemu dengan pejabat American Chamber of Commerce dan juga Direktur Utama lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P), John L. Berishord.