Pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang membahas revisi Rencana Umum Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. Dalam revisi tersebut, ada beberapa komponen bauran energi yang berubah. Salah satunya peningkatan penggunaan energi baru terbarukan untuk proyek pembangkit listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan target penggunaan energi baru terbarukan (EBT) berubah menjadi 22,5 persen. Angka ini lebih tinggi dari target sebelumnya sebesar 19,6 persen, namun masih di bawah target dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). "Ini sudah komitmen yang besar," ujar Jonan di Jakarta, Rabu (29/3).
(Baca: Jonan Pesimistis Penggunaan Energi Terbarukan Capai Target)
Dalam RUPTL yang baru nantinya, PLN juga mematok porsi penggunaan energi batubara sekitar 50 persenan dalam proyek pembangkit listrik. Adapun, penggunaan gas menjadi 26 persen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di bawah 0,5 persen.
Menurut Jonan, pembangunan pembangkit harus berdasarkan potensi yang ada. Jika suatu wilayah tidak memiliki sumber energi primer seperti batubara maka harus bisa didorong menggunakan tenaga EBT.
Namun, pembangunan pembangkit berbasis EBT juga tidak bisa sembarangan. PLN bersama dengan pengembang harus bisa mengetahui potensi tenaga EBT terbesar yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini dilakukan guna menciptakan harga listrik yang murah. (Baca: Pembangkit Panas Bumi Terbesar di Dunia Mulai Beroperasi di Tapanuli)
Sementara itu, Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati mengatakan akan fokus membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Bahkan PLN meminta agar pemerintah memberikan penugasan dalam menjalankan proyek-proyek panas bumi.
PLN sedang mencari mitra dalam mengembangkan energi panas bumi di sisi hulu. “Kami minta ditugaskan dan akan mengambil risiko dari tahap eksplorasi," ujar Nicke
Selain panas bumi, ada juga pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Alasannya, potensi tenaga air di Indonesia sangat besar bisa mencapai 76.670 Megawatt.
Dalam pengembangan energi baru terbarukan ini, PLN juga tengah menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah renewable energy based for industry di Kalimantan Tenggara yang memiliki kebutuhan listrik 3.000 MW. Proyek ini akan melibatkan BUMN lainnya.
Secara keseluruhan, menurut Nicke, ada beberapa proposal pembangkit energi baru terbarukan dengan kapasitas 2.000 MW di 50 lokasi. Semuanya sudah memasuki tahap tersebut. Tahun ini, komitmen tersebut diharapkan mencapai kesepakatan jual-beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). (Baca: Revisi Rencana Listrik, PLN Tambah 4.000 MW PLTU Mulut Tambang)
Pekan depan, PLN juga akan membuka lelang untuk pembangkit listrik berbasis EBT berkapasitas di atas 15 MW. “Target di awal Agustus akan tandatangan PPA, tentunya dengan harga yang diatur Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2017," ujar Nicke.