Manajemen PT Freeport Indonesia menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Mereka memenuhi undangan Menko Polhukam Wiranto untuk membahas beberapa hal terkait permasalahan Freeport yang hingga kini masih belum selesai.
“Kami diundang, kami sampaikan situasi terakhir di lapangan. Situasi menyeluruh terakhir," kata Wakil Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia, Tony Wenas di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (16/3).
Wiranto mengatakan dirinya ingin mendengar langsung informasi dari manajemen Freeport operasional tambangnya di Papua. Kemudian terkait dampak-dampak yang ditimbulkan dari beberapa permasalahan yang kini dialami Freeport.
"Saya ingin lebih jelas melihat dari kacamata mereka, dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya permasalahan Freeport yang belum selesai seperti apa. Itu saja sebenarnya," ujarnya usai bertemu manajemen Freeport di kantornya.
(Baca: Dua Suku di Papua Desak Pemerintah Tutup Tambang Freeport)
Seperti diketahui, saat ini Freeport tidak bisa mengekspor konsentrat dari hasil tambangnya. Agar mendapat izin ekspor, pemerintah memberikan beberapa syarat, diantaranya mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Namun, Freeport meminta jaminan fiskal kepada pemerintah dalam proses perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK. Freeport pun sempat mengancam akan menggugat pemerintah ke arbitrase internasional, karena dianggap telah melanggar kontrak yang sudah dibuat.
(Baca: Mulai Proses Arbitrase, Bos Freeport: Pemerintah Langgar Kontrak)
Permasalahan ini juga membuat ribuan pekerja Freeport Indonesia dirumahkan. Sementara pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar tambang Freeport juga menginginkan perusahaan asal Amerika Serikat ini keluar dari daerahnya.
Menurut Wiranto, pihaknya ingin mengantisipasi agar permasalahan yang tengah dihadapi Freeport itu tidak bergejolak dan mempengaruhi keamanan. Sebab, menurut dia, permasalahan yang dihadapi Freeport saat ini adalah masalah nasional.
"Freeport itu masalah nasional bukan? Freeport itu di wilayah indonesia bukan?" kata Wiranto. (Baca: Bupati Mimika: Freeport Harus Hengkang dari Tanah Papua)
Meski begitu, Wiranto tetap enggan menjelaskan poin-poin apa saja yang dia bahas bersama manajemen Freeport. Dia juga mengaku tidak mau mencampuri negosiasi yang dilakukan Freeport dengan pemerintah saat ini.
"Pembicaraan masalah itu bukan di Menko Polhukam, tapi di Menko Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata dia.
Dari pantauan Katadata, manajemen Freeport yang hadir dalam pertemuan dengan Wiranto, diantaranya Tony Wenas dan Clementino Lamury. Pertemuan itu berlangsung mulai 10.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB.