Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga kini belum bisa melaksanakan program penyaluran Elpiji bersubsidi tiga kilogram secara tertutup. Padahal target awalnya, pelaksanaan distribusi tertutup ini bisa mulai Maret 2017.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan penyebab mundurnya rencana itu karena infrastruktur pendukungnya belum tersedia. Pemerintah masih menyiapkan pengadaan mesin pembayaran, pendataan masyarakat yang berhak mendapat subsidi, dan melakukan kerja sama dengan perbankan nasional untuk menerbitkan kartu non tunai.
(Baca: Distribusi Tertutup, Subsidi Elpiji Tinggal Rp 15 Triliun)
Kartu untuk distribusi tertutup ini nantinya akan terintegrasi dengan layanan bantuan dari Kementerian Sosial seperti fasilitas subsidi beras miskin. Sehingga dengan satu kartu, masyarakat bisa menikmati fasilitas elpiji dan beras miskin.
Saat ini ada empat pulau yang telah diindentifikasi pemerintah dan siap untuk diterapkan distribusi Elpiji tertutup, yakni Pulau Bangka, Pulau Batam, Lombok dan Bali. Namun penerapannya tidak serentak di empat pulau itu karena pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur dan menyebarkan kartu subsidi secara merata kepada masyarakat yang berhak.
"Jadi tidak langsung implementasi. Setelah infrastruktur siap baru bisa diimplementasikan," kata dia di Jakarta, Rabu (1/3). (Baca: Beli Elpiji Subsidi 3 Kilo Wajib Pakai Kartu Kementerian Sosial)
Wiratmaja menargetkan pembangunan infrastruktur dan penyebaran kartu di empat pulau itu akan rampung pertengahan tahun ini. Sehingga mulai semester II, distribusi Elpiji tertutup di empat pulau itu sudah bisa terlaksana.
Setelah itu, akan menyebar ke pulau Jawa dan daerah lainnya. Targetnya pada 2018 penyaluran elpiji bersubsidi secara tertutup bisa diterapkan secara menyeluruh di Indonesia.
Rumah Tangga Desa Berdasarkan Bahan Bakar untuk Memasak (2015)
Sebelumnya pemerintah juga sudah menguji coba penerapan subsidi tertutup untuk elpiji tiga kg di Tarakan, Kalimantan Utara. Hasilnya, sudah tidak ada lagi kelangkaan elpiji di sana. Ini karena ada dukungan dari pemerintah setempat terhadap kebijakan tersebut, dengan melakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari adanya pengalihan subsidi untuk yang tidak berhak.
(Baca: Pertamina Akan Impor Elpiji dari Amerika)
Saat ini di Indonesia jumlah penerima subsidi elpiji sudah mulai berkurang dari sebelumnya 54 juta penerima menjadi 26 juta. Dari jumlah tersebut, Wiratmaja memprediksi akan ada penambahan jumlah penerima subsidi seiring dengan masih berlangsungnya proses verifikasi data masyarakat yang berhak saat ini.