KATADATA ? Program pemerintah membangun pembangkit listrik berkapasitas total 35 Gigawatt (GW) tidak hanya menarik perhatian investor asal Cina. Pemerintah dan puluhan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) juga menyatakan ketertarikannya untuk menggarap proyek pembangkit listrik tersebut.
Sebagai langkah awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah AS untuk membentuk kelompok kerja energi atau Power Working Group yang akan mendukung program ketenagalistrikan 35 GW di Jakarta, Rabu (2/9).
Menteri ESDM Sudirman Said mengaku telah lama menggodok kerjasama bilateral kedua negara dalam bidang energi ini. "Kegiatan ini sudah lama kita diskusikan,? katanya di kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). Salah satu fokus utama dalam kerjasama tersebut adalah memberikan porsi lebih besar terhadap pengembangan energi baru dan membangun pusat pengembangan energi baru dan terbarukan.
Duta Besar Amerika Serikat Robert O. Blake menyatakan dukungan AS terhadap megaproyek listrik 35 GW. Dukungan itu ditunjukkan dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 52 perusahaan asal AS dan 11 badan pemerintahan AS. Mereka akan bekerja sama dengan PLN dan Kementerian ESDM. "Ini kerjasama berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan, mendukung Indonesia dan tujuan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan," katanya.
Perusahaan AS yang tergabung dalam kelompok kerja tersebut bergerak di sektor listrik, energi bersih, konstruksi, dan perusahaan keuangan. Selain itu,menurut Robert, pemerintah dan perusahaan AS sangat mendukung program 20 persen energi baru dan terbarukan yang ditargetkan tahun 2025.
Direktur PLN Amin Subekti mengatakan, kemungkinan besar perusahaan AS memang mengincar pembangkit listrik energi baru dan terbarukan. "Amerika itu tidak mau coal (batubara), pasti menargetkan gas dan renewable,? katanya.
Namun, dia belum bisa memperkirakan nilai investasi dan jumlah proyek pembangkit listrik yang akan digarap perusahaan AS. ?Itu tergantung lelang," katanya. Sekadar informasi, sumber energi dari energi terbarukan untuk megaproyek listrik 35 GW tersebut sebesar 7 GW.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya masih belum satu suara mengenai kelanjutan megaproyek listrik 35 GW. Selasa malam (1/9), Kementerian Koordinator Kemaritiman menggelar rapat kerja dengan manajemen PLN dan Kementerian ESDM untuk membahas persiapan proyek tersebut.
Menurut Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin, semua pihak sepakat melibatkan para ahli untuk memberikan pandangan lain terhadap kelayakan proyek itu. "Mungkin akan ada satu atau dua pertemuan lagi agar perspektif tidak dibangun secara sepihak saja," katanya.
Sebelumnya, Menko Maritim Rizal Ramli menganggap proyek listrik 35 GW tidak realistis dan sulit dicapai dalam waktu lima tahun. Karena itu, dia meminta Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengkaji ulang rencana megaproyek tersebut. ?Mana saja yang betul-betul masuk akal."
Namun, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan target pengadaan listrik 35 GW merupakan sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Apalagi, sudah ada dua payung hukum untuk merealisasikannya, yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2015. "Aturan sudah ada, tinggal implementasinya saja," katanya.
Sedangkan Direktur PLN Murtaqi Syamsuddin mengungkapkan beberapa kendala pembangunan pembangkit 35 GW, seperti masalah pendanaan. Salah satu opsi pendanaannya adalah meminta suntikan modal pemerintah sebesar Rp 10 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016. "Apalagi banyak pendanaan dari lembaga keuangan asing yang siap membantu karena program ini sangat bagus,? imbuhnya.