Rencana dan Target IPO Anak Usaha Pertamina yang Ditolak DPR
Keinginan Pertamina untuk melepas saham anak usahanya di sektor hulu ke lantai bursa melalui IPO (initial public offering) mengundang polemik. Para wakil rakyat di Komisi VII menolak rencana tersebut.
"Saya berharap kaji dulu dari sisi undang-undang. Jangan sampai niat baik dari Pertamina dianggap merugikan negara dan menguntungkan pihak lain," ujar anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika dalam rapat dengar pendapat bersama Pertamina, Senin (29/6).
Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Rofik Hananto khawatir berpendapat pembentukan subholding dan rencana melepas anak usaha ke lantai bursa saham dapat membuat swasta mempunyai kendali penuh atas perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga dia berharap agar rencana IPO dapat dikaji kembali secara komprehensif.
Penolakan juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Mercy Chriesty Barends khawatir rencana itu dapat membuat para mafia migas yang memilki modal besar di bisnis migas masuk dan mempunyai kendali penuh."Ini agak ngeri juga jangan kemudian nanti buy back lagi seperti Indosat harganya sudah 90 kali lipat. Jangan sampai ini terjadi," kata dia.
(Baca: Rencana IPO Anak Usaha Pertamina Mendapat Hujan Kritik dari DPR)
Namun, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan IPO menjadi salah satu opsi untuk perusahaan mencari pendanaan. Pasalnya, pihaknya saat ini tengah fokus untuk menggenjot subholding dengan pembangunan infarstruktur.
Selain itu Nicke menegaskan IPO subholding hulu bukan bagian dari privatisasi, dan tidak akan ada aset negara yang dilepas. "Kami melepaskan participacing interest, tidak ada aset negara kita jual, hanya jual PI," katanya.
Pertamina tengah bersiap agar anak usaha perusahaan dapat segera melantai di bursa saham. Salah satu subholding yang diprioritaskan untuk segera IPO yakni PT Pertamina Hulu Energi.
(Baca: Mantan Bos Pertamina Kritik Pembentukan Subholding Hulu Migas)
Erick Dorong IPO Anak Usaha Pertamina
Rencana IPO ini sejalan dengan target Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pada saat memilih kembali Nicke menjadi Direktur Utama Pertamina pada 12 Juni lalu, ia memberi target anak usaha perusahaan harus sudah IPO dalam dua tahun ke depan.
“Kami mau go public supaya terjadi transparansi dan akuntabilitas. Kami akan target dua tahun ke depan Ibu Nicke harus dapat meng-go-public-kan satu sampai dua subholding,” ujar Erick.
Menurut dia, Pertamina memiliki banyak anak usaha di hulu tapi kebijakannya tidak seirama. Salah satu buktinya adalah lifting minyak dan gas bumi (migas) yang terus turun. “Ini akan kami konsolidasikan dengan satu kebijakan besar, tidak bisa per hulu,” katanya.
Anak-anak usaha Pertamina nantinya dituntut untuk bersinergi. Misalnya, di sektor hulu migas saling berbagi pengetahuan supaya lifting naik atau bidang pemasaran bersinergi dengan distribusi untuk mengatasi masalah logistik.
(Baca: SKK Migas Minta Pertamina Laporkan Rencana IPO Subholding Hulu)
Kebijakan ini telah melalui diskusi seluruh direksi dan komisaris perusahaan. “Bahkan kami akan menunjuk tim independen untuk melihat bagaimana perubahan ini dapat signifikan,” ujar Erick.
Nicke sebelumnya sempat mengatakan pembentukan subholding hulu bertujuan untuk memangkas hambatan perusahaan dalam melakukan kegiatan eksplorasi oleh anak usaha. Pasalnya, keterlambatan eksplorasi selama ini diketahui lantaran tiap anak usaha hulu tidak saling bersinergi. "Sehingga nanti resources bisa disinergikan, dan peralatan tidak lagi sendiri-sendiri," ujarnya.
Terdapat enam anak usaha yang telah dibentuk Pertamina. Pertama, upstream atau sektor hulu yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Energi. Kedua, anak usaha bidang gas yang dikelola PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Ketiga, pengolahan atau refinery yang diserahkan kepada PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian, energi baru dan terbarukan oleh PT Pertamina Power Indonesia. Kelima, pemasaran dan perdagangan yang dikelola PT Patra Niaga. Terakhir, pelayaran yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina International Shipping.
(Baca: Serikat Pekerja Tolak Subholding Migas, Pertamina Ajak Diskusi)