MIND ID Minta Harga Gas Murah US$ 6 per MMBtu untuk Dorong Ekspansi
Holding BUMN Pertambangan, MIND ID berharap pemerintah dapat memberi insentif berupa harga gas sebesar US$ 6 per Million British Thermal Unit (MMBtu). Pasalnya, ketersediaan energi murah dibutuhkan untuk menopang rencana ekspansi grup MIND ID di masa depan.
Dirut MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan pemberian harga gas murah bagi BUMN tambang sangat diperlukan. Sebab, gas mempunyai peran penting dalam pengoperasian pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter.
Misalnya, smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa dan smelter Feronikel di Tanjung Buli, Halmahera Timur dapat memanfaatkan bahan bakar gas murah untuk pembangkit listrik. Sehingga penyediaan listrik di dua smelter tersebut dapat lebih ekonomis.
"Kami berharap mendapatkan tarif insentif yang diberlakukan untuk beberapa industri. Biasanya prosesnya melalui Kementerian Perindustrian memberikan rekomendasi kemudian ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Kami mohon bisa dapat gas US$ 6 per MMBtu itu," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Rabu (16/2).
MIND ID juga berharap mendapatkan tarif listrik murah sekitar US$ 3-4 sen per kilowatt jam (kWh), serta BBM. Selain itu Hendi membutuhkan dukungan berupa pasokan dan tarif listrik untuk rencana ekspansi kapasitas produksi aluminium.
Setidaknya PLN telah memberikan sinyal bahwa perusahaan setrum pelat merah ini bersedia menyediakan pasokan listrik untuk kebutuhan BUMN tambang. "Kami harapkan dukungan agar rencana kerja sama ini terealisasi dengan waktu dekat," katanya.
Selanjutnya, Hendi juga berharap agar pengelolaan RKAB secara terpusat di Kementerian ESDM untuk seluruh komoditas tambang. Kemudian dukungan untuk keberlanjutan operasi penambangan di PTFI sesuai Life of Mine Plan PTFI setelah 2041.
Berikutnya, dukungan untuk percepatan proses konversi KK ke IUPK di PT Vale Indonesia sebelum 2025. Sehingga keinginan MIND ID untuk dapat menambah porsi kepemilikan di PT Vale Indonesia dapat diwujudkan.
"Terakhir kami meminta dukungan dari TNI dan POLRI untuk membentuk satgas nasional pengamanan aset minerba dari PETI (pertambangan tanpa izin)," ujar Hendi.