Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai positif ihwal rencana pemerintah untuk membagikan 680.000 unit rice cooker gratis lewat Program Bantuan Penanak Nasi Listrik (PBPNL) pada 2023. Menurutnya, program tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendorong penyerapan kelebihan pasokan listrik PLN.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan rencana bagi-bagi rice cooker gratis lebih konkret ketimbang program konversi kompor listrik yang dinilai memberatkan keluarga penerima manfaat atau KPM karena harus menaikkan daya listrik terlebih dahulu.
"Ketimbang program kompor induksi yang berbelit-belit dan belum tentu cocok dengan rumah tangga pedesaan, program rice cooker ini lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan," kata Mulyanto kepada Katadata.co.id, Kamis (1/12).
Adapun target KPM paket penanak nasi listrik adalah kelompok masyarakat rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM. Pemilihan target sasaran dihitung berdasarkan survey PLN yang menyatakan pelanggan 450 VA dan 900 VA mayoritas pengguna LPG 3 kg.
Untuk mengawasi penyaluran barang tersebut, Mulyanto berharap pihak Kementerian ESDM sebagai pihak pengusul PBPNL melakukan proses lelang terbuka untuk pengadaan 680.000 unit rice cooker.
Mulyanto juga memandang nominal nilai paket Rp 500.000 per KPM merupakan angka yang relevan untuk pengadaan sebuah rice cooker.
"Kelebihannya dapat dialihkan untuk program lain atau volume barang dapat ditambah. Pengadaan tender harus terbuka dan diawasi oleh BPKP atau BPK sehingga diperoleh harga wajar. Syukur-syukur produk 100% domestik," ujarnya.
Upaya Lain Atasi Kelebihan Pasokan Listrik PLN
Selain menyalurkan rice cooker gratis, pemerintah bersama PLN juga dapat mendorong sektor industri dan bisnis agar lebih menggerakkan roda industri sehingga penyerapan listrik meningkat.
Lebih lanjut, kata Mulyanto, PLN perlu terus-menerus melakukan renegosiasi terkait klausul take or pay dalam perjanjian jual beli listrik, sehingga surplus listrik tidak terlalu memberatkan.
"Tidak kalah pentingnya adalah renegosiasi atas jadwal operasi pembangkit listrik baru. Perlu penjadwalan ulang atau penundaan, sehingga listrik baru tidak segera masuk sehingga menambah beban surplus listrik," kata Mulyanto.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana membagikan penanak nasi listrik atau rice cooker gratis sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga. Hingga September 2022, konsumsi listrik masih berada di angka 1.169 kilowatt jam (KWh) per kapita, masih jauh di bawah target tahun ini 1.268 KWh.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan optimalisasi serapan listrik di sektor rumah tangga akan diupayakan melalui PBPNL yang saat ini masih menunggu regulasi sebagai dasar pelaksanaan.
Melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023, pemerintah berencana menyalurkan 680.000 unit penanak nasi listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Ida menjelaskan, para KPM yang menjadi sasaran penyaluran penanak nasi listrik tidak perlu untuk menambah daya listrik.
"Kementerian ESDM juga tengan siapkan distribusi e-cooking dengan tujuan pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya masak dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM," kata Ida.
Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, memandang rencana pemerintah untuk menyalurkan 680.000 unit rice cooker gratis sebagai upaya meningkatkan konsumsi listrik merupakan hal yang mengada-ada dan tak efektif.
Menurutnya, pemerintah seharusya mendorong sektor industri dan bisnis untuk meningkatkan serapan listrik ketimbang mengarahkannya pada sektor rumah tangga lewat bagi-bagi penanak nasi listrik.
"Saya kira sangat tidak efektif untuk mereka yang mengatakan supaya menaikan permintaan listrik karena oversupply. Kenapa? karena rice cooker itu kan penggunaan listriknya gak besar meski yang dibagikan sampai 680.000 unit," kata Fahmy kepada Katadata.co.id, Rabu (30/11).