Pengusaha Minta Segera Moratorium Smelter Nikel RKEF, Ini Alasannya
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai positif rencana pemerintah untuk menghentikan izin investasi pada pengadaan smelter nikel berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).
Mereka menilai produksi komoditas hasil olahan bijih nikel kadar tinggi berupa fernonikel, nikel pig iron (NPI), dan nikel matte domestik sudah berlebih.
Ketua FINI, Alexander Barus, mengatakan moratorium izin pembangunan smelter pirometalurgi RKEF mendesak untuk diterapkan seiring pasokan komoditas hasil olahan bijih nikel kadar tinggi yang berlebih dan menyebabkan harganya semakin tertekan.
“Sebaiknya saat ini sudah dilakukan moratorium, artinya izin baru untuk smelter pirometalurgi menurut pendapat saya tidak perlu lagi ada izin,” kata Alex di Hotel Westin pada Selasa (9/5).
Alex, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), juga mengatakan bahwa pelaku usaha hulu tambang nikel kini kewalahan untuk memenuhi permintaan pasokan nikel saprolite ke perusahaan smelter pengolahan bijih nikel kadar tinggi tersebut.
Meski produksi bijih nikel kadar tinggi menyentuh 130 juta metrik ton per tahun, jumlah tersebut tak sebanding dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan seluruh smelter dalam negeri. “Dengan 130 juta ton penambang itu sudah kerja keras, Artinya apa? Bisa ada smelter yang tidak dapat suplai dan terjadi persaingan antar suplai,” ujarnya.
Di sisi lain, dia mendorong pemerintah agar memberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha yang ingin mendirikan smelter hidrometalurgi High Pressure Acid Leach Leaching (HPAL) untuk suplai bahan baku produk lanjutan yang lebih hilir, seperti prekursor, katoda, hingga baterai.
“Kalau untuk HPAL sebagai kompenen baterai, oke. Kami dorong karena Indonesia punya banyak nikel kadar rendah limonit. Tapi kalau untuk pirometalurgi itu sudah stop lah,” kata Alex.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah hanya akan menginzinkan pembangunan smelter nikel yang menggunakan tenaga energi bersih.
Proses kerja smelter pirometalurgi merupakan cara pengolahan mineral dengan menggunakan suhu tinggi atau panas yang berasal dari bakar batu bara kokas. “Pemerintah tidak akan memberikan izin lagi kecuali dia pakai energi bersih,” ujar Luhut.
Moratorium penyediaan smelter RKEF dinilai penting untuk menambah alokasi suplai bijih nikel untuk smelter HPAL. Pembahasan moratorium pengadaan smelter RKEF kini telah menjadi pengkajian khusus di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif, menyampaikan laju produksi NPI hingga feronikel saat ini meningkatkan konsumsi bijih nikel yang signifikan untuk memeroleh bijih nikel saprolit kadar tinggi 1,5%-3%.
Irwandy menjelaskan, serapan bijih nikel untuk memproduksi NPI dan feronikel saat ini mencapai 100 juga hingga 160 juta ton per tahun. Besaran ini akan bengkak menjadi 450 juta ton per tahun jika pembangunan smelter RKEF masih diteruskan. Di sisi lain, cadangan bijih nikel Indonesia hanya 5,2 miliar ton.
"Perlu pembatasan penambahan investasi smelter NPI dan pengembangan pasar dan industri domestik barang besi dan baja anti karat untuk menyerap NPI dan feronikel," kata Irwandy saat menjadi pembicara pada diskusi Peningkatan Kapasitas Media Sektor Minerba di Hotel Ashley Jakarta pada Rabu (8/3).
Dia menilai, pemerintah perlu meningkatkan eksplorasi untuk cadangan nikel sembari menggenjot smelter HPAL yang mampu mengolah bijih nikel limonite kadar rendah 0,8-1,5% menjadi menjadi campuran padatan hidroksida dari nikel dan kobalt Mix Hydroxide Precipitate (MHP) maupun Mix Sulphide Precipitate (MSP).
Produk tersebut merupakan bahan baku utama produksi nikel sulfat atau kobalt sulfat. Dua produk antara itu merupakan bahan baku komponen baterai.