Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa hasil revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap akan mengerek bauran energi bersih secara signifikan.
Arifin mengatakan bahwa revisi tersebut ditujukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat dan meminimalisir dampak bagi PLN. Revisi itu juga membahas poin penting yang menjadi topik bahasan ESDM dan PLN, yakni mengenai rencana penerapan sistem kuota dalam pengembangan PLTS atap.
Penerapan sistem kuota pengembangan PLTS atap merupakan ketentuan baru untuk merespons isu pembatasan kapasitas instalasi daya PLTS atap maksimal 15% dari total kapasitas listrik yang terpasang dari pelanggan rumah tangga maupun industri oleh PLN.
"Revisi sedang dalam proses, intinya adalah keinginan masyarakat untuk bisa memasang PLTS atap dan juga menekan dampaknya kepada PLN," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (19/5).
Kapasitas instalasi yang semula paling tinggi 100% dari daya langganan menjadi tak berlaku sepanjang masih tersedia kuota. Alhasil, meski batasan kapasitas instalasi daya PLTS telah dihapus, para konsumen akan diberikan kuota maksimal berupa batasan kapasitas per pelanggan.
"Jadi ini akan menambah cepat bauran dan mendorong permintaan PLTS sehingga ikut mendorong industri pendukungnya. Kalau ada permintaan, pasti lahir industri yang mendukung," ujar Arifin.
Konsep kuota dibagi menjadi tiga tingkat berupa kuota sistem, sub sistem dan kuota tingkat klaster dengan satuan megawatt (MW). Besaran kuota tersebut akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk selanjutnya dijalankan oleh PLN selaku badan usaha. Alokasi kuota PLTS atap akan disalurkan secara paralel.
Sebagai contoh, Kementerian ESDM bakal menetapkan kuota pada sistem Jawa-Bali. Kuota terpusat itu akan disesuaikan pada sub sistem Cirebon untuk selanjutnya disebar ke masing-masing kuota klaster dalam bentuk gardu induk.
Adapun besaran kuota yang ditetapkan dari tiap tingkatan bisa dipantau melalui website resmi PLN yang akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan program PLTS atap. Calon pengguna PLTS atap diwajibkan untuk mengajukan permohonan instalasi kepada PLN.
PLN sebagai otoritas tunggal listrik nasional akan mengevaluasi sisa kuota yang tersedia di tingkat yang paling kecil, yakni tingkat klaster atau gardu induk. Sepanjang kuota di tingkat gardu induk masih tersedia, permohonan instalasi PLTS atap bisa diproses lebih lanjut.
Kementerian ESDM mencatat input kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) yang terpasang tahun ini, bertambah 368 MW. Sebagai gambaran, 368 MW diperkirakan dapat mengaliri listrik untuk lebih dari 400 ribu rumah yang memiliki kapasitas daya listrik 900 VA.
Tambahan masukan setrum bersih tahun depan akan terbagi dalam sejumlah proyek, dari pembangkit listrik tenaga air sebesar 136 MW, PLTS 161 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi 13 MW, dan pembangkit listrik tenaga bioenergi atau PLT Bioenergi dengan kapasitas 58 MW.
Hasil setrum EBT itu akan dialokasikan untuk masuk ke dalam jaringan daya listrik PLN. Selain itu, pemerintah juga menetapkan sasaran penambahan instalasi PLTS atap sebesar 100 MW peak.