Pemerintah RI Usulkan Ada Skema Pendanaan Transisi Energi di ASEAN

Pemerintah Indonesia mengusulkan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN bersinergi untuk membentuk pendanaan transisi energi. Tujuannya, agar ketahanan energi ramah lingkungan bisa terwujud di kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada ASEAN Chairmanship 2023 Side Event bertajuk Sustainable Energy Financing and Mobilisation of Energy Investment and Advancing CCUS Implementation for Energy Security in ASEAN, Rabu (23/8).

"Kebutuhan investasi dalam transisi energi sangat besar. Maka itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi negara-negara Asia Tenggara," ujar Arifin dalam sambutannya yang dilakukan secara virtual.

Dia menyebutkan terdapat beberapa skenario pendanaan transisi energi yang bisa diterapkan untuk mencapai target energi baru dan terbarukan atau EBT di ASEAN. Salah satunya, blended finance seperti hibah, pinjaman lunak dengan persyaratan yang menguntungkan, dan investasi bersama.

Kemudian, melalui kerja sama pemerintah dan swasta atau biasa dikenal dengan istilah Public-Private Partnerships. Selanjutnya, dengan memanfaatkan pendanaan internasional, seperti dana-dana perubahan iklim yang bisa digunakan untuk pengembangan potensi sumber daya energi bersih.

Data dari IRENA menyebutkan kebutuhan dana agar bauran EBT di ASEAN mencapai 100% pada tahun 2050 adalah sebesar US$ 29,4 triliun. Kebutuhan investasi sebesar itu ditujukan untuk pengembangan pembangkit listrik EBT, penyediaan jaringan transmisi listrik, biofuel, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Selain mendorong skema pendanaan, Arifin menjelaskan wilayah ASEAN harus menjadi wilayah yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi. Hal itu diwujudkan melalui dukungan dalam kebijakan fiskal, seperti insentif pajak untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan, proyek energi, dan teknologi hemat energi.

Pemerintah negara-negara ASEAN juga diimbau untuk memiliki kerangka kebijakan yang jelas, termasuk dalam penyusunan regulasi energi jangka panjang yang dapat membangun kepercayaan para investor. Tak kalah penting ialah prosedur investasi yang transparan melalui sistem daring.

"Transparansi prosedur investasi seperti termasuk dalam proses perizinan melalui sistem online dapat meningkatkan minat investor," ujar Arifin.

Arifin menyadari pengembangan energi berkelanjutan di masa transisi energi tetap membutuhkan energi fosil. Untuk itu, penerapan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) menjadi kunci penting, karena perkembangan industri sangat penting bagi negara ASEAN.

"Teknologi CCS/CCUS sangat penting untuk memitigasi emisi karbon dari industri yang mengalami tantangan dekarbonisasi, termasuk industri minyak dan gas," katanya.

Menurut dia, Indonesia termasuk negara yang memiliki kapasitas CO2 storage yang besar. Sejauh ini, kapasitasnya tercatat mencapai 12 miliar ton. Sebanyak 15 proyek CCS/CCUS sedang digarap dan sudah masuk tahap studi.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga sudah mengantisipasi penerapan teknologi CCS/CCUS dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun beleid yang mengatur penerapan CCS/CCUS tidak hanya bisa dilakukan di sektor migas.