Transisi Energi Indonesia: Antara Ambisi Hijau dan Tantangan di Lapangan

Jakarta – Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan transisi energinya. Di satu sisi, tekanan global untuk meninggalkan bahan bakar fosil semakin kuat. Di sisi lain, menjaga pasokan listrik tetap andal dan terjangkau bagi ratusan juta penduduk bukanlah perkara mudah. PLN, sebagai tulang punggung kelistrikan nasional, kini berada di garis terdepan dari tantangan tersebut.

Transisi energi di Indonesia bukan lagi sekadar rencana di atas kertas. PLN telah memulai langkah nyata sejak 2011, dengan 4,3 gigawatt kapasitas pembangkit yang telah beralih ke energi terbarukan. Untuk pembangkit lama yang masih berbasis batu bara, strategi co-firing biomassa diterapkan di lebih dari 52 pembangkit sebagai jembatan menuju sistem yang lebih bersih.

Puncak dari ambisi ini tertuang dalam RUPTL terbaru PLN. Dari total target 69,5 gigawatt kapasitas baru dalam 10 tahun ke depan, sebanyak 76 persen dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan.

Didik Fauzi Dakhlan, Executive Vice President of Technology and Engineering PT PLN, menyebut angka ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng.

"69,5 gigawatt dalam 10 tahun itu hampir sama seperti apa yang sudah dibangun di 80 tahun kita merdeka," ujar Didik saat menjadi pembicara di event Inovasi, Data, Ekonomi (IDE) Katadata Future Forum 2026, yang digelar di Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ketika Alam Tidak Bisa Dipesan

Di balik angka-angka yang mengesankan itu, transisi energi menyimpan kerumitan teknis yang fundamental. Didik menjelaskan bahwa listrik, berbeda dengan komoditas lain, tidak bisa disimpan. "Listrik itu apa yang dibangkitkan akan sama dengan apa yang dikonsumsi," katanya. Keseimbangan inilah yang menjaga frekuensi sistem tetap stabil di angka 50 Hz.

Energi terbarukan menggoyang keseimbangan itu. Panel surya hanya berproduksi saat matahari bersinar, turbin angin hanya berputar saat angin bertiup. Sementara konsumen — baik rumah tangga maupun industri — menyalakan listrik kapan pun mereka butuhkan, tanpa peduli kondisi cuaca.

Didik menggambarkan persoalan ini sebagai munculnya dua variabel yang bergerak tidak sinkron. "Selama ini kalau hanya ada satu parameter yang berubah, yang variabel di sisi beban, sekarang jadi ada dua variabel — di sisi yang membangkitkan energi juga variabel, karena kita melihat ada matahari atau tidak, ada angin atau tidak."

Risiko nyata dari ketidakseimbangan ini sudah pernah terjadi. Pemadaman besar di Portugal dan Spanyol menjadi peringatan keras, yang dikaitkan dengan porsi energi terbarukan sebesar 54 persen dari total pembangkitan di kedua negara tersebut. "Kita harus menghindari ini juga," tegas Didik.

Infrastruktur: Tantangan yang Sering Terlupakan

Satu aspek transisi energi yang kerap luput dari perhatian publik adalah infrastruktur transmisi. Sumber energi terbarukan seringkali berada jauh dari pusat konsumsi, sehingga energi yang berhasil dibangkitkan harus bisa dikirim ke tempat yang membutuhkan.

Untuk itu, PLN perlu membangun jaringan transmisi tegangan tinggi yang sangat masif. "Kita akan membangun sekitar 108.000 km sirkit," ungkap Didik. Untuk memberi gambaran betapa besarnya skala tersebut, ia menambahkan, "Kalau kita lihat panjang Pulau Jawa itu 1.000 km, berarti 108 kali bolak-balik itu yang akan dibangun."

Pembangunan infrastruktur sebesar ini bukan hanya soal modal, tetapi juga membutuhkan teknologi baru dan koordinasi lintas wilayah yang sangat kompleks.

Di tengah semua tekanan untuk bergerak cepat, Didik menegaskan bahwa transisi energi harus tetap memenuhi tiga syarat sekaligus: andal (secure), ramah lingkungan (environmentally friendly), dan terjangkau (affordable). Ketiganya tidak bisa saling mengorbankan.

Teknologi penyimpanan energi menjadi kunci untuk menjembatani fluktuasi pasokan energi baru terbarukan (EBT) dengan permintaan yang terus berjalan. "Apakah pengguna harus menunggu saat mataharinya ada terus baru menyalakan listriknya? Tidak juga. Jadi harus ada teknologi yang menjembatani ke sana," kata Didik.

Namun teknologi ini datang dengan harga, dan pertanyaan soal siapa yang akan menanggung biaya transisi masih menjadi pekerjaan rumah besar. "Perlu ada asuransi juga, baik dari sisi teknikal maupun siapa yang akan membiayai ini," imbuhnya.

Pelajaran dari Geopolitik Global

Konteks global juga memberi pelajaran berharga. Krisis energi yang melanda Eropa saat perang Ukraina-Rusia berlangsung memperlihatkan betapa rentannya negara-negara yang terlalu bergantung pada pasokan energi dari luar.

Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah, punya peluang untuk membangun ketahanan energi yang sesungguhnya — bukan hanya bersih, tapi juga mandiri dan berdaulat.

Didik mengakui bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk transisi energi nasional sebagian besar sudah tersedia, meski keterjangkauannya masih menjadi tantangan tersendiri. Yang pasti, arah sudah ditetapkan dan langkah-langkah nyata sudah mulai diambil.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia akan bertransisi, melainkan seberapa cepat dan seberapa mulus perjalanan itu bisa ditempuh — dan apakah ekosistem teknologi, regulasi, serta pembiayaan bisa tumbuh secepat ambisi yang telah dicanangkan.

Digelar sejak 2019, IDE Katadata Future Forum 2026 menghadirkan para pembicara berbobot. Mulai dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie PhD., mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, General Manager and Technology Leader IBM ASEAN Catherine Lian, hingga Vice President of Civility and Partnership at Roblox Tami Bhaumik.

Event ini juga disponsori oleh BYTEPLUS, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, KONEKSI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), WhaTap Labs, PT PLN (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).