Gejolak Timur Tengah Kembali Memanas, Harga Minyak Bakal Cetak Rekor Lagi?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan harga minyak dunia belum tentu bisa kembali menyentuh rekor tertinggi mencapai US$ 118 per barel, meskipun kondisi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Meski begitu, dia menyebut eskalasi geopolitik di kawasan tersebut perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia melalui pengelolaan risiko melalui APBN hingga pasokan energi.

Harga minyak dunia terus bergerak naik imbas aksi saling serang antara Iran dan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah. Kedua pihak mengatakan hal bertentangan terkait akses pelayaran di Selat Hormuz.

Iran menyatakan pelayaran di Selat Hormuz ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini ditentang oleh Komando Pusat AS (US Central Command/Centcom), yang mengatakan pasukannya kembali melancarkan serangan untuk memastikan kebebasan pelayaran di jalur laut tersebut.

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan produksi migas dari Teluk Persia ke pasar global. Dalam kondisi normal, jalur ini dilalui oleh seperlima pasokan minyak dunia. 

Pekan lalu, harga minyak acuan Brent bergerak turun dengan stabil mendekati US$ 70 per barel. Kini, harga Brent sudah mencapai US$ 79,37 per barel siang ini. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate menjadi US$ 74,58 per barel.

“Lonjakan harga minyak belum tentu kembali menyentuh rekor karen harga saat ini masih mencerminkan premi risiko geopolitik, bukan berasal dari hilangnya pasokan global secara penuh,” kata Syafruddin kepada Katadata, Senin (13/7).

Dia menyebut meski terjadi kenaikan harga, namun kondisi Selat Hormuz saat ini masih bisa dilalui kapal sehingga sebagian pasokan ekspor dari negara Teluk Persia bisa keluar ke pasar global.

Menurutnya harga minyak baru berpeluang menembus US$ 100-118 per barel jika perang berlangsung lama, berhentinya aktivitas kapal di Selat Hormuz, rusaknya fasilitas produksi minyak kawasan, serta hilangnya pasokan jutaan barel minyak per hari.

Dia mengatakan rekor harga minyak sebelumnya muncul ketika penutupan efektif Hormuz memicu gangguan pasokan luar biasa, mengangkat harga Brent dari sekitar US$ 72 menjadi lebih dari US$ 118 per barel. 

“Skenario yang lebih mungkin dalam jangka dekat ialah harga minyak bertahan pada kisaran US$ 75–90 per barel dengan volatilitas tinggi,” ujarnya.

Syafruddin menyampaikan jika kedua negara mencapai kesepakatan akses pelayaran kapal di Selat Hormuz, maka bisa menurunkan premi perang. Namun jika yang terjadi adalah serangan kepada kapal tanker, terminal, pipa, atau pelabuhan, maka hal tersebut bisa mendorong lonjakan harga baru. 

“Karena itu, publik tidak perlu menganggap US$ 118 sebagai kepastian, tetapi pemerintah juga tidak boleh memperlakukan harga US$ 79 sebagai tekanan sementara yang pasti cepat hilang,” ucapnya.

Meski harga minyak belum tentu tembus rekor, dia tetap meminta pemerintah untuk mengendalikan risiko yang muncul imbas kenaikan harga minyak dunia. Dia menyebut pemerintah bisa melakukan pengendalian melalui APBN, pasokan energi, nilai tukar, serta perlindungan daya beli secara terpadu.

Dia mengatakan Indonesia merupakan negara pengimpor minyak dengan nilai asumsi ICP dalam APBN 2026 mencapai US$ 70 per barel. Jika harga minyak dunia bertahan di atas angka asumsi maka akan meningkatkan tagihan impor, biaya subsidi, kompensasi, termasuk juga biaya produksi.

Syafruddin menyebut dengan kondisi saat ini, pemerintah perlu menyiapkan tiga skenario operasional. Jika harga minyak berada di kisaran US$ 75-85 per barel, atau bergerak lebih tinggi ke angka US$ 90-100, dan melampaui US$ 110 per barel dengan dampaknya terhadap subsidi, defisit, inflasi, rupiah, dan pembiayaan. 

“Pemerintah juga harus memperkuat stok BBM dan LPG, mendiversifikasi sumber impor, mengamankan kontrak pasokan, memperketat distribusi BBM bersubsidi, serta menyalurkan bantuan langsung kepada rumah tangga rentan, nelayan, petani, transportasi umum, dan UMKM,” katanya. 

Pengendalian risiko juga harus dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penjagaan nilai tukar rupiah agar tidak melemah. Sebab, pelemahan kurs akan memperbesar beban dan memperkuat inflasi impor. 

Dia mengatakan pemerintah juga sebaiknya tidak menutup seluruh kenaikan biaya melalui subsidi universal karena kebijakan itu menggerus ruang belanja produktif dan lebih banyak dinikmati konsumen berdaya beli tinggi. 

Menurutnya, respon jangka pendek yang diambil yakni harus melindungi kelompok rentan, sedangkan strategi jangka menengah harus mempercepat produksi domestik, efisiensi energi, elektrifikasi transportasi, perbaikan kilang, dan pengembangan energi terbarukan. 

“Tanpa perubahan struktural, setiap konflik di Hormuz akan terus masuk ke APBN, rupiah, harga pangan, dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan Syafruddin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar juga mengatakan pergerakan harga minyak dunia sangat bergantung pada lamanya perang yang ada di Timur Tengah dan lalu lintas Selat Hormuz.

“Memastikan apakah arus pelayaran Selat Hormuz benar-benar terganggu dan tidak bisa dilewati. Jika gangguan bersifat sementara maka dampaknya kecil dan harganya tidak akan mencapai US$ 100 per barel, namun jika perang berlangsung lama dan terjadi penutupan Hormuz secara berkepanjangan maka harga minyak bisa tembus US$ 118 per barel lagi,” kata Bisman kepada Katadata.

Bisman meminta pemerintah untuk mempersiapkan kecukupan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional untuk jangka waktu yang panjang. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kenaikan biaya impor minyak, tentunya dengan penyediaan anggaran, termasuk potensi penambahan beban subsidi. 

“Melihat pengalaman awal perang Timur Tengah, pemerintah juga perlu diversifikasi sumber impor dan optimalisasi produksi minyak domestik. Intinya jangan sampai terjadi kelengahan yang mengancam ketahanan energi nasional,” katanya.