Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatauddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah di Istana Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019. Kedua kepala negara berkomitmen membawa kolaborasi anti-diskriminasi sawit ke Asia Tenggara.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam pertemuan kedua kepala negara menuturkan, isu perjuangan anti-diskriminasi sawit akan mulai dimajukan ke kawasan Asia Tenggara. "Concern terhadap diskriminasi sawit tidak hanya Indonesia dan Malaysia, tetapi juga jadi concern ASEAN," katanya usai pertemuan kedua kepala negara di Istana Bogor, Jawa Barat (27/8).
Dia menjelaskan kedua negara mempersiapkan berbagai upaya melawan diskriminasi. Dengan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama di tingkat regional, diharapkan juga dapat membawa keberhasilan di tingkat global. Sehingga, Indonesia dan Malaysia kompak memperjuangkan perlawanan terhadap diskriminasi sawit.
Selain fokus pada isu diskriminasi sawit, Jokowi dan Raja Malaysia membahas strategi alternatif lain mengatasi hambatan pasar Eropa.
(Baca: Jokowi Sambut Raja Malaysia di Istana Bogor, Ajak Keliling Kebun Raya)
Pertama, dengan mencari akses pasar ekspor kelapa sawit ke negara selain Benua Biru. Contohnya Tiongkok yang masih punya daya serap minyak nabati lebih besar. Apalagi, tren ekspor minyak sawit Indonesia ke Negeri Tirai Bambu mengalami peningkatan cukup signifikan.
Kedua, peningkatan penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri. Indonesia sudah memiliki komitmen penggunaan B20 dari minyak sawit yang bakal ditingkatkan menjadi B30 pada tahun 2020. Sementara itu, Malaysia juga sudah punya program B10. Sehingga hal ini diharapkan bisa menambal penurunan pada pasar Eropa.
(Baca: Jokowi - PM Mahathir Akan Bahas TKI Hingga Diskriminasi Sawit)
Selain itu, pemerintah mengincar penggunaan minyak sawit menggunakan avtur. "Sudah dalam tahap awal, penggunaan sawit untuk avtur, jadi sawit dapat kita serap (sendiri)," katanya.
Retno juga mengungkapkan, ASEAN dan Uni-Eropa sudah sepakat membentuk working group setelah pertemuannya dengan Komisioner Tinggi Uni-Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri Federica Mogherini. Namun, dia meminta supaya working group memiliki tujuan dan pokok pembahasan yang sama agar tidak disisipi agenda pembicaraan lain.