Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil perhitungan Pilpres 2019, dengan kemenangan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin atas Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pelaku usaha berharap, pasangan terpilih dapat menjaga perekonomian tetap kondusif di tengah banyaknya tantangan global.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan global seperti proteksionisme unilateral dari negara maju, volatilitas harga komoditas, serta ketidakpercayaan investor terhadap negara berkembang. Tantangan global tersebut berada di luar kendali pemerintah.
Maka itu, ia berharap pasangan terpilih dapat menyelesaikan isu-isu yang kontraproduktif di dalam negeri, yang dapat mengganjal akselerasi pertumbuhan ekonomi. "Tantangan perekonomian global ke depan akan sangat luar biasa," kata dia kepada katadata.co.id, Selasa (21/5).
(Baca: Menteri Darmin Waspadai Perang Dagang yang Tak Akan Cepat Selesai)
Di dalam negeri, Indonesia masih menghadapi masalah dalam meningkatkan daya saing produk ekspor maupun menarik investasi. Untuk mengatasi masalah itu, Shinta menekankan perlunya perbaikan iklim bisnis dengan memperbaiki regulasi, perizinan, serta harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, ia menyatakan perlunya reformasi di bidang ketenagakerjaan lewat pengembangan sumber daya manusia. Reformasi perpajakan dan pengembangan infrastruktur fisik dan nonfisik juga perlu didorong. Sejauh ini. ia menilai, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa meningkatkan daya saing, namun masih perlu diperbaiki.
(Baca: Bidik Ekonomi Tumbuh 5,3-5,6% di 2020, Ini 5 Prioritas Belanja Negara)
Di samping itu, ia pun menekankan pentingnya stabilitas politik di dalam negeri. Maka itu, ia berharap sengketa dalam Pilpres 2019 bisa segera selesai. Menurut dia, pelaku usaha sudah menerima hasil Pilpes 2019.
Hilirisasi Industri untuk Dorong Ekspor
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia berharap pemerintahan baru bisa mulai berfokus pada penciptaan produk bernilai tambah melalui hilirisasi industri sumber daya alam. Tujuannya, untuk mendongkrak ekspor Indonesia.
Agar produk bernilai tambah yang dihasilkan lebih efisien dan kompetitif, ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan lokasi pabrik agar dekat dengan sumber daya alam. “Contohnya Papua produksi tembaga, pabrik pengolahannya bisa ditempatkan di sana. Jangan di Gresik,” kata dia kepada katadata.co.id, Selasa (21/5).
Kebijakan yang sama juga perlu diterapkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Persebarannya harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam. Ia pun berharap, konflik dan perdebatan politik terkait Pilpres 2019 dapat segera berakhir. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan dapat menunda investasi.
(Baca: Antisipasi Ekonomi Global Lesu, RI Perluas Ekspor ke Amerika Selatan)
Senada, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi juga berharap kegaduhan politik bisa mereda dan presiden terpilih bisa melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Ia pun menyinggung soal momentum bagus di bidang ekspor kendaraan yang perlu dimanfaatkan Indonesia.
(Baca: Jokowi Menang Pilpres, Ini Daftar Perolehan Suara di Semua Provinsi)
"Dengan ekspor mobil yang tumbuh 20%, momentum ini harus segera dimanfaatkan agar tidak ketinggalan dengan Malaysia atau Thailand," kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi kepada katadata.co.id.
Adapun sepanjang Januari-April 2019, penjualan kendaraan hanya mencapai 337.321 unit atau anjlok 14,4% dibanding periode sama 2018. Anjloknya penjualan tersebut, menurut Yohannes sedikit banyak dipengaruhi oleh pelemahan daya beli akibat kondisi ekonomi dan Pemilu. "Banyak masyarakat wait and see beli kendaraan," ujarnya.