Indonesia mendorong negara-negara ASEAN dan enam mitranya untuk menuntaskan perundingan kerja sama ekonomi regional komprehensif atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun depan. Situasi perdagangan dunia yang tidak menentu menjadi alasan mendasar agar RCEP segera dirampungkan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kedua RCEP di Singapura, Rabu (14/11) kemarin. Indonesia merupakan koordinator perundingan RCEP. "Saya mengusulkan agar forum memperbarui mandat kepada para menteri untuk menuntaskan perundingan tahun depan tanpa penundaan," kata Jokowi seperti dikutip siaran pers Sekretariat Presiden, yang diterima semalam.
Dalam perundingan tersebut ada sepuluh negara anggota ASEAN dengan enam mitra, yakni India, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru yang menyiapkan skema perdagangan bebas. Hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara ASEAN dan mitra lainnya telah membahas 8 bab dari 21 bab perjanjian RCEP. Secara garis besar, negara-negara peserta telah menyepakati 8 bab yang sudah dibahas.
(Baca: India dan Tiongkok jadi Mitra Prioritas ASEAN di RCEP)
Kondisi perdagangan dunia dibayangi ketidakpastian menempatkan negara-negara yang terlibat di dalam perundingan RCEP untuk segera bertindak. "Semakin banyak negara yang menempuh langkah bea anti dumping, countervailing duties, dan safeguard. Sebagai koordinator, saya menilai kita berada pada point of no return," kata Jokowi.
Tidak boleh ada langkah mundur lagi dalam penyelesaian RCEP. Kesepakatan yang telah dicapai harus menjadi modal untuk menyelesaikan RCEP agar manfaat integrasi ekonomi dapat dirasakan 3,4 miliar penduduk. Namun perundingan tetap harus memperhatikan empat hal, yakni fleksibilitas untuk mencapai konvergensi, rekalibrasi ambisi untuk mengakomodasi sensitivitas, disiplin dalam mencapai target, dan kerja sama yang konkret.
(Baca: Hadapi Kerja Sama Dagang RCEP, Pengusaha Minta Regulasi Dipermudah)