PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) menawarkan empat proyek strategis nasional kepada swasta. Proyek infrastruktur senilai total Rp 4,75 triliun yang ditawarkan mulai dari kereta api, jalan, hingga rumah sakit.
“Proyek ini akan dibangun dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," kata Direktur Bisnis PII Muhammad Wahid Sutopo di Jakarta, pada Senin (16/7).
Proyek-proyek ini ditawarkan dengan skema pembayaran secara berkala atau Availability Payment. Dalam skema ini, badan usaha akan menanggung seluruh biaya pendanaan proyek, termasuk didalamnya biaya konstruksi dan biaya operasi dan pemeliharaan proyek selama masa konsesi. Investasi tersebut akan dikembalikan secara tahunan oleh pemerintah melalui APBN.
Adapun, proyek yang ditawarkan yaitu Kereta Api Trans Sulawesi Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, pembangunan Tower 2 Rumah Sakit Kanker Dhramais senilai Rp 650 miliar. Kemudian preservasi jalan nasional non-tol ruas Riau, dan jalan non-tol ruas Sumatera Selatan yang total bernilai Rp 3,1 triluin.
(Baca juga: Menteri Budi Targetkan Kereta Api Makassar Beroperasi 2019)
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi mengatakan Proyek Kereta Api Trans Sulawesi Makassar-Parepare akan memenuhi kebutuhan transportasi penumpang dan barang. Panjangnya mencapai 145 kilometer, yang merupakan tahap awal konstruksi jalur kreta api Trans-Sulawesi.
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) proyek ini merupakan Kementerian Perhubungan, yang akan bertanggung jawab secara finansial kepada Badan Usaha. “Skema AP dipilih oleh PJPK karena cukup menarik investor,” katanya.
Zulmafendi menambahkan, pemerintah memiliki rencana-rencana proyek kereta api yang dibangun, namun kebutuhan investasi proyek kereta api mencapai US$ 67 miliar hingga 2030. Sedangkan, pemerintah, hanya mampu mendanai sekitar 30%-nya saja. Untuk itu, Zulmafendi berharap, sisa dari kebutuhan investasi itu dapat dikerjakan oleh pihak swasta.
Sementara, proyek pembangunan Tower 2 Rumah Sakit Kanker Dhramais direncanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis melalui penyediaan teknologi penanganan kanker. Proyek ini juga termasuk pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung lainnya yang didukung peralatan penganggulangan kanker yang memadai.
Saat ini kapasitas RS Dharmais hanya mampu menampung 225 pasien per hari, sedangkan permintaan untuk penanganan kanker di sana mencapai 300 pasien per hari. “Saat ini, RS Kanker Dharmais sudah over capacity,” kata Kepala Instansi Pengendalian Pasien Jaminan Rumah Sakit Kanker Dharmais, Muhammad Firdaus.
Proyek preservasi Jalan Nasional Non-Tol ruas Riau, dan jalan Non-Tol ruas Sumatera Selatan total akan dibangun sepanjang 73 km. Ruas jalan di Provinsi Riau sepanjang 43 km dengan nilai proyek Rp 982 miliar dan untuk ruas jalan Sumatera Selatan sepanjang 30 km dengan nilai Rp 2,2 triliun.
(Baca: Swasta Bisa Menggarap 13 Proyek Infrastruktur)
“Proyek ini akan mendukung distribusi logistik nasional untuk sisi timur Sumatra, sehingga pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dapat meningkat,” kata Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Kementerian PUPR Triono Junoasmono.
Proyek ini ditaregtkan dapat ditawarkan ke investor pada triwulan ketiga tahun ini dan pembangunannya ditargetkan dimulai pada awal 2019. Masa konsesinya selama 15 tahun yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan masa operasional selama 13 tahun.
Triono mengungkapkan saat ini sudah ada 18 calon investor yang mau masuk, baik dari dalam negeri maupun asing. “Tapi, lebih banyak dalam negerinya,” ujarnya.