Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pengibulan Terkait Sertifikat Tanah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada kebohongan di balik pemberian sertifikat lahan, seperti pernyataan Mantan Ketua MPR Amien Rais. Dia memastikan betul bahwa sertifikat yang diserahkan itu diterima dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat pemilik lahan di seluruh Indonesia.
Hal ini dikatakan dirinya saat membagikan 3.630 sertifikat hak atas tanah di GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). Dalam acara tersebut Jokowi bahkan sempat bercanda dengan meminta masyarakat mengangkat sertifikatnya semua. Ini agar Jokowi mengetahui bahwa sertifikat telah menjadi milik masyarakat sekaligus menepis tuduhan yang dilontarkan.
"Karena ada yang bicara pembagian sertifikat itu 'pengibulan'. Tidak ada, sertifikat sudah diserahkan ke masyarakat," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Senin (26/3). (Baca: Amien Rais vs Luhut, Kisruh Siklus Lima Tahun Jelang Pilpres)
Usai acara, Jokowi juga sempat mengakui adanya ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia oleh pengusaha besar. Namun mantan Walikota Solo tersebut berkilah bahwa pembukaan lahan dan pemberian izin tidak diberikan ketika dirinya menjabat sebagai Presiden. "Itu yang saya tidak mau, membagikan saja tidak," bantahnya.
Oleh sebab itu seperti yang kerap disampaikan, Jokowi kembali menjelaskan pembagian sertifikat ini disasar untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Selain itu kepemilikan sertifikat juga akan mengurangi sengketa lahan seperti yang kerap dikeluhkan masyarakat kepada dirinya.
"Kalau sudah pegang (sertifikat) tidak ada orang lain yang berani (klaim)," ujar Jokowi. (Baca: Kepala BPN Sebut Pernyataan Amien Rais Karena Kurangnya Informasi)
Beberapa hari lalu mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais mengatakan program bagi-bagi ini merupakan 'pengibulan'. Bahkan dia menyebut 74 persen lahan dikuasai kelompok tertentu saja. Tuduhan ini dijawab amarah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan andai saja Amien melihat bagi-bagi sertifikat, maka tuduhan tersebut tak akan ada. "Kalau pak Amien melihat, pasti (ucapan) pengibulan itu tidak ada," kata Sofyan.