PUPR Tawarkan Proyek Pemeliharaan Jalan Lintas Sumatera ke Swasta

ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
Pengendara sepeda motor melintas di lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai seksi III, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (3/6).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yuliawati
27/2/2018, 20.22 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan pekerjaan pemeliharaan dua ruas jalan di Lintas Timur Sumatera kepada swasta. Dua ruas ini adalah Lintas Timur Riau sepanjang 43 kilometer dan Sumatera Selatan sepanjang 30 kilometer.

Direktur Jenderal Bina Marga Arie S. Moerwanto mengatakan skema yang digunakan adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan availability payment. Dengan skema ini nantinya swasta akan membangun jalan tersebut terlebih dahulu baru kemudian diganti melalui anggaran Kementerian PUPR.

Swasta akan mengerjakan proyek pemeliharaan selama selama 15 tahun dengan rincian dua tahun pekerjaan perbaikan dan 13 tahun perawatan proyek.

(Baca juga: Kementerian PUPR Akan Libatkan Swasta Garap Jalan Trans Papua)

Arie beralasan dengan masuknya swasta maka akan ada pelayanan dalam perawatan jalan yang lebih baik. Selain itu dengan baiknya infrastruktur jalan maka ekonomi akan bergerak lebih cepat dan menghasilkan pengembalian pajak bagi negara.

"Jadi jangka panjang berpikirnya, dulu pemeliharaan jangka pendek karena dana terbatas," kata dia saat acara pengumuman penawaran (market sounding) proyek ini di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/2).

Arie juga membuka peluang apabila dua proyek ini berjalan dengan sukses maka skema yang sama akan digunakan dalam mengerjakan proyek Trans Papua. "Kalau ini (berjalan) bagus kami siapkan juga dari Mumugu ke Kenyam," katanya.

(Baca juga: Pemerintah Ajak Swasta Garap 3 Proyek Air Minum)

Dari data Kementerian PUPR, estimasi biaya proyek di Lintas Timur Riau ini mencapai Rp 882 miliar, sedangkan untuk Sumatera Selatan mencapai Rp 1,9 triliun. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arief Dienaputra mengatakan izin skema Availability Payment ini telah mendapat izin Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pertengahan Januari lalu. Sedangkan pra kualifikasi KPBU-AP ini akan dimulai akhir Maret.

"Harapan kami financial close akhir 2018 dan konstruksi mulai tahun 2019," kata Rachman.

Awal Februari ini Arie sempat menyampaikan pelibatan swasta dengan menawarkan skema Availability Payment dilakukan agar pekerjaan proyek Trans Papua tidak lagi bergantung pada ketersediaan anggaran Kementerian PUPR dalam tahun anggaran berjalan. Dengan begitu proyek ini bisa tetap berjalan sesuai target dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Arie berharap rencana ini bisa disetujui dan ditargetkan proses lelangnya dapat selesai akhir tahun ini. "Kami akan lihat nanti. Penyedia jasa katakan dia harus (selesai) membangun dalam dua tahun," kata dia saat itu.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution