Kurangi Impor Bahan Baku, Industri Farmasi Butuh Bioteknologi

Arief Kamaluddin | Katadata
Pameran produk farmasi.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
22/2/2018, 20.08 WIB

Hanya saja, Djohan menilai ada berbagai kendala dalam pengembangan bioteknologi di Indonesia. Menurut Djohan, salah satu kendala itu adalah kurangnya tenaga kerja yang berkompetensi dalam pengembangan bioteknologi.

"Pada saat kami membangun pabrik biologi ini kendala pertama kalau pabriknya jadi yang kerja siapa? Yang punya skill yang diharapkan bekerja di pabrik bioteknologi siapa?" kata Djohan.

Kendala lainnya adalah ketika melakukan impor bahan baku untuk pengembangan bioteknologi. Menurut Djohan, impor bahan baku tersebut lama dan harganya meningkat tiga kali lipat dibandingkan membeli di luar negeri, seperti Tiongkok dan Singapura.

"Kalau seperti ini riset (pengembangan bioteknologi) tidak bisa murah," kata Djohan.

Selain itu, Djohan menilai belum adanya insentif untuk riset bioteknologi di Indonesia. Padahal, Singapura saja sudah memberikan insentif pengurangan pajak yang dilipatgandakan (double tax deduction) kepada perusahaan yang melakukan penelitian.

Bahkan, belakangan Singapura mengembalikan biaya (reimburse) riset yang dilakukan oleh suatu perusahaan. "Itu sangat menarik buat orang melakukan aktivitas riset di Singapura. Mungkin kalau kita menginginkan industri farmasi di Indonesia berbasis riset, itu perlu dipikirkan," kata dia.

Karenanya, Djohan meminta agar pemerintah mampu mendorong perkembangan teknologi dengan kemudahan melalui regulasi yang diterbitkan. Dia menyebut, pemerintah harus mencontoh beberapa negara maju lain yang mendukung pengembangan bioteknologi melalui berbagai regulasinya.

"Kami harus mempelajari dari beberapa negara dan menetapkan sendiri strategi untuk di Indonesia," kata Djohan.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maria Linda Sitanggang mengaku akan mendorong kemudahan bioteknologi sebagai bagian dari pengembangan industri farmasi nasional. Langkah ini diberikan melalui fasilitasi, regulasi yang mendukung, serta melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Selain itu pemerintah juga berencana memberi insentif untuk investasi pada pembangunan bahan baku lokal farmasi, termasuk keringanan pajak penghasilan, pengembalian pajak dan insentif lainnya," kata Maria.

Halaman: