Perum Bulog yang ditugaskan pemerintah untuk impor beras sebanyak 500 ribu ton telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Bulog pun membuka lelang untuk eksportir yang tergabung dalam asosiasi negara produsen beras, yakni Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan India.
Hanya, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan, rentang waktu yang diberikan pemerintah terlalu singkat, yakni hingga akhir Februari 2018. “Kami harus terima kalau jumlah 500 ribu ton tidak tercapai,” kata Djarot di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1).
Djarot menyatakan, Bulog sudah mempercepat proses administrasi sejak ditugaskan pada Senin (15/1) lalu. Perhitungannya, seleksi eksportir yang mendaftar ke Bulog akan memakan waktu hingga 4 hari.
(Baca juga: Bulog Siapkan Anggaran Rp 15 Triliun untuk Kelola Beras)
Seleksi dilakukan untuk mengecek profil perusahaan dan ketersediaan beras minimal 15 ribu ton. Perusahaan juga mesti menyertakan pernyataan bahwa pernah melakukan ekspor sebesar 50 ribu ton.
Setelah itu, negosiasi penentuan kontrak berisikan jumlah volume dan harga bakal diselesaikan selama sehari. Kemudian, Bulog akan membuka letter of credit (LC). Namun, proses pengumpulan beras yang dilakukan eksportir dan durasi pengiriman sampai pelabuhan akan menghabiskan waktu umumnya 20 hari. Sebab, eksportir pun perlu waktu untuk mengumpulkan pasokan sesuai pesanan Bulog.
Bulog juga memperhitungkan waktu loading di pelabuhan membutuhkan waktu maksimum 7 hari. Selain itu, butuh setidaknya 20 kapal besar berkapasitas 25 ribu ton untuk menyelesaikan tugas pemerintah. “Tentu masuknya kapal hingga loading ke pelabuhan juga menjadi persoalan,” kata Djarot.
(Baca juga: Harga Beras Mahal, Pemerintah Perluas Jangkauan Operasi Pasar)
Begitu tiba, beras bakal dikirim ke daerah yang bukan produsen agar tidak mengganggu harga gabah petani. Ketiga pelabuhan yang akan disiapkan Bulog adalah pelabuhan di Jakarta, Medan, dan Batam.
“Kalau sampai batas tidak tercukupi, saya harus melaporkan bahwa tugas impor hanya tercapai berapa,” ujar Djarot.
Ia pun mengungkapkan, Bulog memiliki dana sebesar Rp 9,8 triliun untuk pengelolaan komoditas. Dananya berasal dari modal ditambah dengan kreditur resmi Bulog. Sehingga, Djarot yakin bisa membiayai impor beras 500 ribu ton.
Direktur Komersial Bulog Tri Wahyudi Saleh menjelaskan beras impor hanya akan digunakan untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). “Kami keluarkan setelah ada instruksi dari pemerintah jadi tidak akan mengganggu serapan,” ujar Tri.
Nantinya, Bulog masih akan menggunakan beras yang ada di gudang Bulog untuk melakukan operasi pasar. Penyalurannya pun dipastikan bakal ditujukan ke daerah yang bukan produsen beras. Targetnya adalah Aceh, Teluk Bayur, Nusa Tenggara Timur, Balikpapan, Bali, dan Pontianak.
Direktur Pengadaan Andrianto Wahyu Adi pun mengatakan Bulog tetap akan melakukan penugasan secara optimal. “Ekspektasinya, kami mungkin bisa mengimpor 300 ribu sampai 350 ribu ton,” ujar Andrianto.