Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru Capai 69%
Hingga saat ini, serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru mencapai 69%. Angka tersebut diklaim naik 4,9 persen dibandingkan periode yang sama, tahun lalu.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan perbaikan ini lantaran lelang dini yang telah dilakukan sejak awal tahun lalu. "Lalu (kontrak) tahun jamak juga diperbaiki," katanya kepada Katadata di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11).
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan saat ini menjadi eselon I dengan serapan anggaran paling besar yakni mencapai 72%. Adapun Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air masing-masing serapannya mencapai 69 dan 68%. "Tapi untuk total, kami progres fisiknya mencapai 77%," ujar Anita.
(Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Bulan Depan)
Hanya, Anita juga menyebut penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan yang paling lambat meski tidak menyebut angkanya. Dirinya beralasan hal ini lantaran proyek Cipta Karya banyak mengandalkan program pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak terikat kontrak. "Lalu morfologi kegiatannya banyak yang merupakan bantuan," katanya.
Lambatnya lelang di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga tidak serta merta membuat serapan anggaran menjadi lamban. Anita menjelaskan, ini karena karakter proyek bendungan yang rata-rata tahun jamak tidak membuat serapan anggaran menjadi macet. "Jadi lelang untuk (dikerjakan) di tahun depan," ujarnya.
Kementerian PUPR sendiri pada tahun ini mendapatkan anggaran Rp 101,4 triliun. Direktorat Jenderal Bina Marga tahun ini mendapatkan Rp 41,9 triliun, sedangkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan Rp 33,2 triliun.
Sedangkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan masih ada masalah dalam optimalisasi program dari anggaran yang ada. (Baca juga: Masyarakat Suka Pesiar, Jokowi Percepat Pengembangan 10 ‘Bali baru’)
Dirinya memberi contoh baik Indonesia maupun Vietnam memiliki kesamaan di mana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan dipatok 20%. Namun optimalisasi program pendidikan di negara tetangga tersebut masih lebih baik.
"Jadi kami perlu pertajam lagi program untuk tahun 2019 nanti," katanya. Askolani juga mengatakan persiapan kegiatan untuk tahun tersebut akan mulai dilakukan awal tahun 2018.