Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 50 hingga 60 persen paket proyek tahun depan sudah selesai dilelang dan ditandatangani kontraknya pada Januari 2018. Dengan begitu, pembangunan proyek infrastruktur Kementerian PUPR bisa berjalan mulai awal tahun.
Hal ini merupakan bagian dari arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja penyelesaian pekerjaan proyek PUPR pada akhir pekan lalu. Lelang dini proyek-proyek Kementerian PUPR telah dimulai bulan lalu. Umumnya waktu pelelangan memakan waktu sekitar dua bulan.
"Jadi Januari benar-benar jadi awal dari dimulainya pekerjaan," kata Basuki dalam keterangan Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (13/11).
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan serapan anggaran tahun ini hingga 10 November 2017 baru mencapai 66,9 persen. Meski dinilai rendah, serapannya lebih tinggi 6,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Adapun progres fisiknya mencapai 73,9 persen atau naik 12,9 persen dari capaian per November 2016.
"Ini akan ditingkatkan untuk hasil yang lebih baik lagi," ujarnya. Kementerian infrastruktur ini menargetkan 5.516 paket proyek 2018 senilai Rp 33,9 triliun yang dapat dilelang dini tahun ini. (Baca: Lelang 9 Proyek Bendungan 2017 Molor Lagi)
Basuki kembali mengingatkan agar pelaksanaan proyek-proyek di kementeriannya harus menjaga mutu pekerjaan infrastruktur dengan kepatuhan terhadap prosedur kerja, agar kegagalan konstruksi tidak terjadi lagi. Pengerjaan proyek harus dikerjakan dengan ritme "rock and roll" serta menjaga disiplin jadwal penyelesaian pekerjaan.
"Lalu menjaga tertib administrasi, agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan apabila diperiksa," ujarnya.
Dalam arahannya, pelaksanaan anggaran tahun 2018, Menteri Basuki menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2017 di Gedung MPR/DPR. APBN 2018 akan menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Khususnya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan dan membuka lapangan pekerjaan.
Dia menginstruksikan agar proyek kementerian PUPR tahun depan lebih mengoptimalkan potensi kontraktor swasta. Kemudian mendorong investasi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan melalui program infrastruktur padat karya dan mengendalikan progress pekerjaan sesuai target yang direncanakan.
Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp 107,38 triliun dalam APBN 2018. Dari alokasi itu, Rp 48,87 triliun akan digunakan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Anggaran ini digunakan untuk program yang baru dimulai 2018. Kecuali pembangunan bendungan yang harus selesai pada 2019.
(Baca: Penetapan Lokasi Terbit, 3 Proyek Bendungan Masuk Proses Lelang)
Alokasi lainnya sebesar Rp 11,23 triliun untuk pembangunan infrastruktur padat karya seperti pembangunan saluran irigasi kecil, operasi dan pemeliharaan saluran irigasi, pemeliharan rutin jalan dan jembatan, penataan jalan lingkungan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan, dan rumah swadaya. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2,42 triliun dianggarkan untuk upah dan ditargetkan bisa menyerap 263.646 orang tenaga kerja dengan pembayaran upah harian atau mingguan.