Empat Perjanjian Dagang Dikebut Setelah Jokowi Bentuk Tim Perunding
Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Perundingan Perjanjian Dagang Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017. Ada empat negosiasi perjanjian perdagangan yang ditargetkan rampung tahun ini.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebagai ketua tim menyatakan, ada tiga Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan satu Prefential Trade Agreement (PTA) yang akan dikebutnya.
"Kami akan menyelesaikan (perundingan) CEPA dengan Eropa, New Zealand, Cile dan PTA dengan Iran," kata Enggar di Jakarta, Selasa (5/9) lalu.
(Baca juga: Jokowi Bentuk Tim Perunding Perjanjian Dagang Internasional)
Enggar menilai, Indonesia memang terlambat memulai negosiasi perjanjian dagang dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Hal itu membuat daya saing beberapa produk menjadi lemah di negara yang menjadi pasar bersama.
Ia mencontohkan, Indonesia tertinggal dari Malaysia dalam menjalin kerja sama dengan Turki. Akibatnya, negeri jiran langsung merebut pasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ekspor Indonesia ke Turki mencapai US$ 350 juta tahun 2014, namun menyusut hingga tinggal US$ 60 juta pada 2015.
Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, pemerintah memang harus mengejar keterlambatan dari negara tetangga. Perjanjian dagang dengan negara lain bakal meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.
"Indonesia harus lebih berani mengambil posisi. Vietnam sudah melakukan itu sejak 2015," kata dia saat dihubungi, Rabu (6/9). (Baca juga: Pemerintah Ingin Jepang Bebaskan Bea Masuk Tuna)
Menurutnya, salah satu perjanjian yang seharusnya diprioritaskan adalah dengan Uni Eropa. Alasannya, menurut Hariyadi, potensi pasar di Eropa sangat besar. Apalagi, produk buatan Benua Biru dinilainya punya karakteristik yang berbeda dan saling melengkapi dengan komoditas Indonesia.
"Kami sangat memerlukan penyelesaian perundingan perdagangan dengan Eropa untuk meningkatkan pasar," ujarnya.