Danai Kereta Cepat, China Development Bank Akan Buka Kantor di Jakarta

Arief Kamaludin|KATADATA
Suasana ekspo Jaringan Kereta Cepat Negara Tiongkok di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
18/8/2017, 18.16 WIB

China Development Bank (CDB) berencana membuka kantor perwakilannya di Indonesia untuk mendukung kegiatan pembiayaan proyek infrastruktur.

CDB merupakan lembaga yang membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 75% dari kebutuhan proyek yang mencapai US$ 5,9 miliar. Sisanya 25% akan didanai dari modal perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

"Bersama BI dan OJK menyangkut masalah China Development Bank, (yang hendak buka) kantor di sini," kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, di kantor Kementerian Maritim, Jakarta (18/8).

(Baca: Luhut: Tak Masalah Jika Saham BUMN di Proyek Kereta Cepat Cina Kecil)

Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Saat ini, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN 2017 sebesar Rp 387,7 triliun.

Sedangkan, pada 2018 anggaran infrastruktur direncanakan hanya naik 2%, menjadi sebesar Rp 409 triliun. "Kami memang harus mengeksplorasi tentang sumber pembiayaan untuk pembangunan," kata Agus.

Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pemerintah ingin pembiayaan pembangunan infrastruktur didorong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

(Baca: Dana Infrastruktur Cuma Naik 2%, Pembangunan Diklaim Sesuai Rencana)

Sebelumnya, pemerintah mengatakan mengkaji rencana untuk memperkecil porsi saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Luhut dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji kemungkinan untuk mengurangi porsi saham BUMN di KCIC, dari yang saat ini sebesar 60%  menjadi hanya 10-20%. Mengurangi porsi kepemilikan ini bertujuan untuk memperkecil risiko yang akan ditanggung BUMN pada proyek tersebut.

"Sekarang kan 60% (BUMN) : 40% (Tiongkok atau Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Selasa (25/7).

Adapun pembebasan lahan untuk jalur kereta sebanyak mencapai 53% pada akhir Mei lalu.

(Baca: Konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kembali Dibangun)