Terakhir, pengusaha besar dan menengah industri kelapa sawit harus taat bayar pajak, sesuai jumlah lahan dan produksinya. Ia juga mengingatkan agar para pengusaha tidak melakukan praktik transfer pricing yang tidak adil bagi Indonesia.
(Baca juga: KPK Menilai Penyaluran Dana Pungutan Sawit Salah Sasaran)
“Dengan tiga pesan ini, saya ingin berikan janji akan mendukung industri dan pelaku agar bisa menjadi salah satu yang disebut mandiri dan berkesimbangan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami mengatakan bahwa dirinya telah menerima kajian KPK yang menyebut sawit sebagai industri yang rawan praktik korupsi.
“Tapi intinya hasil kajian tersebut sudah kami tindaklanjuti untuk kebaikan bersama,” ujar dia. Ia menambahkan, “Rekomendasinya banyak (seperti) proses verifikasi diperlukan sistem, dan sistem itu sudah kami bangun.”
(Baca juga: KPK Diminta Segera Selidiki Dugaan Korupsi Dana Sawit)