Asosiasi pengusaha sawit meminta pemerintah melakukan tindakan balasan atas dikeluarkannya resolusi soal sawit oleh Parlemen Eropa. Mereka menilai persoalan ini sudah berada di tataran politik, bukan lagi bisnis semata.
“Kita pada saatnya harus berani juga melakukan retaliasi, misalnya saja wine dari Prancis kita larang lah,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan di Jakarta, Selasa (11/4).
Fadhil mengatakan, meski bersifat tidak mengikat (non-binding) namun resolusi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi Komisi Eropa sebagai lembaga eksekutif.
Ia juga menyatakan bahwa perundingan kerja sama ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) tak akan berarti jika parlemen Eropa meneruskan sikap antipasti terhadap sawit. Sebab, dalam dalam draf perundingan CEPA sebetulnya ada satu kesepakatan soal Trade Sustainable Development, yang mencakup sawit dan produk turunannya.
(Baca juga: Indonesia dan Malaysia Bakal Bawa Diplomasi Sawit ke Uni Eropa)
“Seharusnya sawit ini dibicarakan dalam kerangka CEPA saja. Jangan diganggu lagi oleh parlemen Eropa, NGO dan lain-lain,” katanya.
Sementara, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun berharap Komisi Uni Eropa untuk mempertimbangkan resolusi parlemen Eropa. Sebab produsen sawit Indonesia sudah bersungguh-sungguh untuk mencapai praktik sustainable palm oil.
“Kami menyampaikan harapan agar dalam mempertimbangkan resolusi parlemen Eropa sangat memperhatikan kesungguhan produsen sawit Indonesia,” katanya.