Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti bahaya tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia yang memicu masalah kebutuhan perumahan di perkotaan. Padahal, hanya sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang punya kemampuan membeli rumah secara mandiri alias tanpa bantuan pemerintah.
Menurut dia, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini tergolong tinggi yaitu mencapai 4,1 persen. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dua negara dengan populasi tinggi, yakni Cina sebesar 3,8 persen dan India 3,1 persen.
Kondisi ini menimbulkan banyak persoalan, mulai dari kesenjangan ekonomi, penyediaan rumah dan infrastruktur dasar, hingga stabilitas politik. Bahkan, tidak heran jika persoalan perumahan menjadi salah satu isu panas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta saat ini.
“Pertumbuhan (populasi urbanisasi) menggambarkan daerah perkotaan penuh sesak, maka kebutuhan perumahan itu menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani dalam acara lnvestor Gathering 2017 bertajuk “Peran Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam Program Pemerintah” di Jakarta, Senin (27/3).
Ia mencatat, hanya 40 persen dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia saat ini yang mampu membeli rumah tanpa bantuan pemerintah. Adapun, sebanyak 40 persen lagi bisa membeli rumah jika diberi subsidi pemerintah. Bahkan, sisanya sebanyak 20 persen penduduk termiskin tidak bisa membeli rumah meski sudah disubsidi pemerintah.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan perumahan 800 ribu hingga 1 juta unit per tahun. Sayangnya, yang bisa dipenuhi hanya 60 persen dari jumlah itu, sehingga ada kekurangan sekitar 400 ribu per tahun.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Tahun ini, pemerintah menyediakan anggaran perumahan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 25,5 triliun. Dari anggaran itu, pemerintah sudah membangun 21.763 unit rumah susun untuk mencukupi kebutuhan 60 persen masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PNM) kepada SMF sebesar Rp 1 triliun tahun ini. Adapun, total pembiayaan SMF selama ini mencapai Rp 27,4 triliun. “Dana itu harus digunakan untuk rakyat, jangan digunakan untuk membiayai jalan-jalan ke luar negeri direksi dan komisaris,” kata Sri Mulyani.
Peringatannya tersebut mengacu kepada pengalaman di Amerika Serikat (AS), dimana pembiayaan perumahan ini menjadi salah satu sumber malapetaka penyebab krisis. Pangkal soalnya, pengelolaan uang tidak dilakukan secara hati-hati dan tata kelola yang baik. Tanpa azas kehati-hatian, pembiayaan perumahan bisa menjadi sumber krisis.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia masih jauh dari risiko tersebut. “Tetapi saya wanti-wanti untuk mendukung pembiayaan perumahan ini secara hati-hati dan belajar dari sejarah negera sendiri dan yang lain,” ujar dia.