Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap menawarkan lima bandar udara untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Angkasa Pura. Kelima bandara tersebut adalah Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Radin Inten II (Bandar Lampung), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Mutiara SIS Al Jufri (Palu), serta Bandara H.A.S. Hanandjoeddin (Belitung).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan untuk Sentani, Tarakan, Mutiara SIS Al Jufri akan ditawarkan pada PT Angkasa Pura I (Persero) yang beroperasi di kawasan Indonesia Timur. Sedangkan Belitung dan Bandar Lampung akan ditawarkan pada PT Angkasa Pura II (Persero).
"Mereka (lima bandara) ini bentuknya sekarang Badan Layanan Umum (BLU), nantinya jadi Kerja Sama Operasi (KSO)," kata Agus usai acara pengarahan di kantornya, Jakarta, Jumat (17/3). (Baca: Kemenhub Akan Serahkan Pengelolaan 19 Pelabuhan dan Bandara ke BUMN)
Agus mengatakan pengoperasian bandara memang sah-sah saja dilakukan oleh BUMN ataupun swasta. Namun dia memastikan operator harus memiliki sertifikat Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Selain itu operator juga harus memiliki keuangan yang memadai, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan yang paling penting komitmen terhadap keselamatan.
"Untuk prosesnya sendiri sekarang sedang perhitungan antara BLU dengan AP (Angkasa Pura) terkait, karena ini business to business," kata Agus. (Baca: Kembangkan Dua Bandara, Pemerintah Berniat Jual Saham Angkasa Pura)
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan menyerahkan pengelolaan 19 pelabuhan dan bandar udara kepada BUMN. Dengan begitu, Kemenhub akan lebih fokus pada infrastruktur laut dan udara di lokasi yang lebih terpencil dan sulit dijangkau.
Budi mengatakan ada 14 pelabuhan dan lima bandara yang akan ditawarkan pengelolaannya kepada BUMN. Saat ini semuanya masih dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub. Dengan diserahkannya 19 bandara dan pelabuhan, maka Kemenhub dapat fokus untuk mengarahkan anggarannya ke bandara dan pelabuhan ke lokasi yang lebih terpencil.
"Jadi nanti ada ruang bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kami untuk cover ruang-ruang di pelosok," kata Budi beberapa waktu lalu.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub saat itu Hemi Pamuraharjo mengatakan pemerintah juga akan membuka peluang swasta untuk menjadi operator di sektor bandara. "Karena Pak Menteri meminta agar tidak ada persaingan untuk pelabuhan," katanya.
(Baca: Indonesia Gandeng Amerika Bangun Bandara dan Transportasi Udara)