Pemerintah tak akan membiayai proyek Light Rail Transit (LRT) rute Jabodebek yang digarap PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan bahwa hal itulah yang dibahas dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.
Prasetyo mengatakan keperluan pembiayaan proyek ini mencapai sekitar Rp 22,5 triliun. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek mensyaratkan APBN mengganti biaya prasarana yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Dengan beratnya APBN maka pemerintah harus mencari jalan keluar pendanaan proyek transportasi massal ini, "Jadi ini yang dirapatkan saat ini," kata Prasetyo ditemui di komplek Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).
(Baca juga: Nasib Pembiayaan Kereta LRT Jakarta - Bogor di Tangan Sri Mulyani)
Untuk diketahui rute yang dikerjakan LRT ini sepanjang 43 kilometer yang terdiri dari Cawang - Cibubur, Cawang - Bekasi Timur, serta Cawang - Dukuh Atas.
Pendanaan proyek ini, menurut Prasetyo semakin berat lantaran ada proyek serupa di Palembang. Dia juga menjelaskan proyek pendukung helatan akbar Asian Games 2018 tersebut memakan dana Rp 12 triliun itu kini telah berjalan 35 persen dan menggunakan APBN. "Makanya perlu diputuskan, apalagi Palembang ini tetap dengan APBN," katanya.
Adapun proyek LRT Jakarta yang digarap Badan Usaha Milik Daerah PT Jakarta Propertindo, menurut Prasetyo tidak mengalami masalah. Pembangunan LRT sepanjang 6 kilometer yang menghubungkan Kelapa Gading - Velodrome tersebut kini telah mencapai 5 persen. "Full APBD dan tidak ada masalah kalau yang itu," katanya.
(Baca juga: Kereta LRT Cawang-Cibubur Siap Beroperasi Maret 2019)
Sedangkan baik Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan kompak mengatakan bahwa kepastian pendanaan proyek LRT yang digarap Adhi Karya ini akan dibahas lagi dengan Jokowi pekan depan. "Skema masih dibahas minggu ini sebelum rapat lagi dengan Presiden," kata Budi Karya.
Adapun Jokowi belum mengatakan apapun terkait pendanaan proyek ini. Ia hanya memperhatikan seluruh hambatan pembangunan infrastruktur transportasi ini, baik karena lahan maupun pendanaan, "Karena memang harus dicek dan cek terus," kata Jokowi.