Jepang Danai Proyek Patimban, Luhut: Biar Enggak Cina Melulu

Arief Kamaludin | Katadata
Penulis: Miftah Ardhian
14/11/2016, 11.11 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan telah bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko pekan lalu. Pertemuan ini membahas proyek yang rencananya akan dikerjakan Jepang di Indonesia, yakni Pelabuhan Patimban dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Luhut mengatakan Jepang sudah menyatakan bersedia untuk menggarap dan mendanai pembangunan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Nilai investasinya mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 22 triliun, yang seluruhnya dibiayai Jepang.

Pemerintah memilih Jepang untuk menggarap proyek Pelabuhan Patimban, untuk memberikan kesempatan kepada Negeri Sakura menggarap proyek infrastruktur di Indonesia. “Dengan begitu, jangan ada persepsi seolah-olah Cina mululu, enggak juga,” kata Luhut usai bertemu Menteri Jepang di kantornya, Jakarta, Jumat pekan lalu.

(Baca: Ke Jepang, Luhut Kantongi Proyek Hingga Rp 130 Triliun)

Selama ini banyak anggapan bahwa pemerintah lebih condong menyerahkan proyek-proyek infrastruktur ke Cina. Salah satunya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang tiba-tiba diberikan ke Cina, Padahal Jepang sudah melakukan studi kelayakan jauh hari sebelumnya.

Menurut Luhut, anggapan tersebut muncul karena saat itu pemerintah lebih banyak melakukan pembicaraan mengenai investasi dengan Cina. Sekarang pembicaraannya lebih banyak ke Jepang. Dia juga mengatakan investasi Jepang ke Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Cina.

Selain membangun dan mendanai proyek ini, pemerintah juga mempersilakan Jepang mengoperasikan pelabuhan tersebut. Alasannya, agar Jepang bisa mentransfer ilmu dan keahliannya dalam pengelolaan pelabuhan. Pekerja Indonesia pun nantinya bisa mengadopsi ilmu tersebut.

(Baca: Cina Incar Investasi Sektor Listrik dan Smelter di Indonesia)

Meski demikian, Luhut memastikan bahwa pengoperasian Pelabuhan Patimban tidak hanya untuk mendukung industri Jepang. Semua pihak bisa menggunakan pelabuhan yang rencananya akan bisa menampung kapasitas 30 juta unit kontainer setara 20 kaki (TEUs).

Saat ini pengerjaan proyek Patimban masih menunggu beberapa izin yang belum selesai. Salah satunya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang masih menjadi penghambat pencairan dana proyek ini dari Jepang.

(Baca: Pinjaman Jepang untuk Proyek Patimban Tunggu Izin Amdal)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku pemerintah akan segera menyelesaikan seluruh permasalahan proyek ini. Dia memastikan proyek Pelabuhan Patimban akan berjalan, karena sudah masuk dalam perencanaan Bappenas dan pendanaannya juga sudah jelas.

"Jadi akan menggunakan skema pinjaman dari JICA (Japan International Cooperation Agency)," ujar Bambang yang juga hadir dalam pertemuan dengan perwakilan Jepang di Kantor Luhut.

(Baca: Pemerintah Targetkan Pelabuhan Patimban Dibangun Kuartal I-2017)